DepokNews – Fraksi PKS DPRD Kota Depok merespons pelantikan 87 Aparatur Sipil Negara oleh Pemkot Depok, Senin 25/05/2026. Pemkot menghapus skema open bidding dan menggantinya dengan “9 Box Talent Management” berbasis merit system dengan rekomendasi BKN (Badan Kepegawaian Negara).
Moh. Hafid Nasir yang diamanahkan sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Depok. “Apresiasi semangat merit, tapi kawal agar tidak jadi politik balas budi,” jelas Bang Hafid sapaan akrabnya.
1. Merit = Jalan Benar, Asal Konsisten.
Ketua Fraksi PKS Depok itu menilai, birokrasi profesional yang cegah korupsi dan politik balas budi memang harus pakai sistem merit. “Kami setuju. ASN harus naik karena kinerja, kompetensi, dan masuk talent pool. Itu amanat UU ASN No. 20/2023,” ujarnya.
PKS menilai penghapusan open bidding bisa bagus kalau 9 Box dijalankan objektif, terukur, dan bebas intervensi. Rekomendasi BKN yang dikantongi Pemkot harus dibuka ke publik biar tidak ada prasangka.
2. Kepala Perangkat Daerah Harus Lelang Terbuka
Untuk 3 (tiga) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang baru dilantik yaitu DLHK, DPUPR, BKPSDM, Fraksi PKS memberikan catatan kepada Pemerintah Kota : “JPT Pratama itu jabatan strategis. Megang proyek, anggaran, dan kepegawaian. Semoga Pemerintah Kota Depok menjalankan tahapan-tahapannya sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang ASN,” tegasnya.
“Lelang Jabatan atau seleksi terbuka itu bukan berdiri sendiri. Dia adalah pintu keluar dari manajemen talenta. Seleksi terbuka JPT itu anak kandung dari sistem merit dan manajemen telenta di UU ASN,” tegas Hafid.
3. Tegakkan Transparansi Talent Pool ASN
PKS Depok juga desak Pemeringah Kota Depok buka data talent pool ASN ke DPRD dan publik internal ASN.
“PNS yang kinerjanya bagus, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)-nya hijau, lulus asesmen kompetensi, harus masuk talent pool dan transparan. Jangan sampai ‘talent’ yang dimaksud cuma lingkaran dekat,” tegasnya.
Fraksi PKS minta 3 hal konkret kepada Pemerintah Kota Depok:
1. Buka dokumen 9 Box: Kriteria, asesor, bobot penilaian, dan hasil 87 ASN. ASN yang tidak lolos berhak tahu kekurangannya.
2. Buka hasil asesmen JPT: Memastikan manajemen talent dan sistem merit dilaksanakan secara baik.
3. Buka kanal pengaduan : Siapkan whistleblowing system independen. ASN yang merasa dizalimi mutasi bisa lapor tanpa takut.
“Fraksi PKS mendukung penuh reformasi birokrasi Wali Kota Supian Suri. Tapi dukungan kami bersyarat: merit harus nyata, bukan sekadar jargon. Kalau 87 ASN ini naik karena kerja, kami dukung. Tapi, kalau terindikasi ada bau politik balas budi, kami akan pertanyakan pada rapat-rapat kerja dengan pemerintah Kota Depok,” pungkasnya.
