DepokNews–Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS Hafid Nasir menyatakan bahwa masa reses Anggota DPRD merupakan masa di mana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPRD untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan. “Sementara tujuan reses itu sendiri adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan,” tegasnya (Kamis, 25/11).

Reses Anggota DPRD Depok diadakan setiap masa persidangan tahun sidang DPRD, merupakan masa penting yang sejatinya adalah kewajiban yang dilakukan setiap anggota DPRD setiap empat bulan sekali untuk turun ke Dapil masing-masing. Mereka bertemu dengan konstituen guna menjaring aspirasi masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan, baik itu berupa saran, masukan maupun pengaduan akan dituangkan ke dalam laporan kegiatan reses dan selanjutnya akan disampaikan ke Pemerintah Kota Depok untuk ditindaklanjuti. Selain itu, aspirasi masyarakat yang terhimpun dalam kegiatan reses ini akan menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan agar pada pelaksanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pak Hafid, demikian sapaan Hafid Nasir, merasa tiga hari reses dalam setiap masa persidangan yang dijadwalkan DPRD untuk meyerap aspirasi masyarakat di dapilnya tidak cukup. Oleh karena itu, Pak Hafid menjadwalkan reses tambahan di luar itu dengan menggunakan anggaran sendiri.

Bertemu dengan konstituen tentu tidak harus menunggu masa reses, ketika tidak ada jadwal kegiatan DPRD, Pak Hafid acap kali menyapa masyarakat untuk didengar aspirasinya. Masa sidang ketiga yang dimulai bulan September sampai dengan Desember 2021 menjadi penting karena perencanaan anggaran dimulai di awal tahun 2022 untuk direalisasikan di tahun 2023.

Menurut Pak Hafid yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Depok, persoalan yang selalu disampaikan masyarakat pada masa reses, yaitu persoalan banjir di perumahan dan pemukiman penduduk yang disebabkan antara lain oleh pendangkalan kali akibat pembuangan sampah sembarangan. Selanjutnya, persoalan drainase dan urusan elevasi aliran air yang berdampak pada wilayah perumahan atau pemukiman dataran rendah. Imbas pembangunan jalan tol dan sistem tata kelola ruang yang tidak terintegrasi juga menjadi penyebab banjir selain curah hujan yang tinggi.

“Persoalan non infrastruktur yang sering disampaikan adalah program jaminan kesehatan nasional. Dampak dari pandemi Covid-19 banyak warga yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka tergolong warga yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Saya mendorong kepada ketua lingkungan di tingkat RT dan RW agar terus menginventarisasi warganya yang terdampak agar bisa diusulkan ke pemerintah untuk didaftarkan di Dinas Sosial ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga bisa mendapatkan haknya sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan,” pungkasnya.

Momentum reses ini juga dimanfaatkan Pak Hafid untuk menyampaikan program pemerintah termasuk perkembangan 10 janji kampanye walikota dan wakil walikota terpilih dan tujuh manfaat dari Kartu Depok Sejahtera (KDS).