DepokNews- Sekretaris DPD Golkar Depok Dindin Syafrudin menerangkan jika isi surat DPD Jabar tak mempersoalkan pergantian ketua fraksi.
Menurutnya, DPD punya hak mengganti jabatan struktural fraksi di DPRD. Perubahan atau pergantian merupakan hal yang wajar.
“DPP saja pergantian tahun ini sudah tiga kali,” ucapnya, Senin (17/9/2018).
Dia mengatakan, pergantian merupakan bagian dari reposisi di tubuh Golkar Depok. Pihaknya ingin meningkatkan kinerja, reposisi, penyegaran, wajar dimana pun, penyegaran harus ada.
“Sebagai seorang kader harus siap ditugaskan dimana saja, sebagai apapun,” ujarnya.
Keputusan penggantian juga dilakukan berdasarkan rapat yang menilai Juanah kurang menunjukkan kinerjanya.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Depok Farabi A Rafiq turut bersuara terkait tuduhan para pegunjuk rasa.
“Mereka tidak mengerti mekanisme partai. Bahwa pergantian fraksi adalah wewenang DPD,” kata Farabi dalam pesan singkatnya.
Dia menegaskan, pergantian tersebut telah sesuai aturan sesuai rapat Pleno. Tidak asal tunjuk dalam pemilihan ketua fraksi. Dirinya juga menyayangkan aksi unjuk rasa itu.
“Jangan sampai jadi demo enggak jelas karena hanya ingin mempertahankan jabatan saja. Dan enggak ada hubungannya pergantian fraksi dan Musdalub,” jelasnya.
Dirinya pun membantah adanya pemotongan dana saksi TPS. Karena Mana semua ada aturannya, saksi ditangani sekretaris langsung dan sudah dilaporkan sekretaris saat rapat Jawa Barat. Dirinya menambahkan, jangan sampai masalah ketidakpuasan nomor urut atau jabatan fraksi jadi melebar.
“Menuduh kemana-mana yang gak jelas apabila tanpa disertai bukti yang cukup,” tandasnya.(mia)