DepokNews — Bakal calon Rukun Keluarga (RW 10) Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Ibrahim Yasin melakukan protes terhadap keputusan panitia yang menolak berkas pencalonan dirinya sebagai calon ketua RW 10.

Bentuk protes tersebut dilakukan, Ibrahim Yasin dengan mengajukan surat gugatan yang disampaikan kepada pihak lurah Pondok Terong.

“Saya secara resmi mengajukan surat protes atau gugatan kepada lurah dan panitia karena menolak berkas dirinya sebagai calon RW,”ujarnya.

Ibrahim mengatakan berdasarkan alasan panitia, berkas ditolak lantaran dirinya dianggap sebagai pengurus salah satu parpol. Padahal tegas Ibrahim dirinya tidak memiliki SK dan KTA sebagai pengurus partai.

” Jika saya ini pengurus partai. Mana buktinya seperti SK dan KTA, sampai saat ini saya tidak pernah dilantik dan tidak pernah menerima SK,”jelasnya.

Bahkan Ibrahim menegaskan bahwa dirinya sudah beberapa kali jadi ketua KPPS setiap pilkada dan pemilu.

” Lah jika saya jadi pengurus partai nggak mungkin saya bisa menjadi ketua KPPS,”ujarnya saat dikonfirmasi sejumlah awak media. Selasa (2/8/2022).

Terkait SK yang beredar bahwa terdapat nama dirinya sebagai Ketua ranting Pondok Terong dan saksi partai sungguh sangat keliru.

” Kenapa SK ini muncul setelah berkas saya ditolak dan saya melakukan protes. Terus tiba-tiba masuk ke no saya dari pengurus ranting DPC Cipayung yaitu tarkait SK. Kan ini lucu, SK ada setelah saya protes. Kemarin kemana kok baru sekarang,”katanya.

Oleh karena itu dirinya tidak akan pernah mundur sedikitpun dalam masalah ini dan akan melakukan gugatan.

” Saya berdiri berdasarkan kebenaran yang saya pegang, dan saya akan menempuh jalur hukum yang sudah diatur,”ucapnya.

Sementara itu, Lurah Pondok Terong, Agus Suryana saat dikonfirmasi awak media mengakui bahwa dirinya sudah ditelpon oleh salah satu calon terkait masalah persyaratan.

” Saya mengajukan sesuai perwal saja dan sejak awal saya tekankan kepada RW agar tidak keluar dari perwal. Nah terkait masalah pemilihan RW di perwal No 13 tahun 2021 tentang pedoman pembentukan Rukun Tentanga dan Rukun Warga dan lembaga permasyarakatan,”ujarnya.

Dalam perwal tersebut, ia menyebutkan bahwa calon itu tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua RT atau partai politik, baik pengurus dan anggota partai. Namun pada lampiran perwal tersebut ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh calon.

” Jadi itu surat pernyataan kesanggupan calon tersebut apabila terpilih nanti. Maka sanggup mengundurkan diri dari kepengurusan baik kelembagaan masyarakat, anggota parpol atau pengurus parpol,”ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya sudah kordinasi dengan bagian pemerintahan Sekda Kota Depok terkait klausal pernyataan tersebut. Klausal surat pernyataan tersebut intinya bahwa calon bisa bertarung mengikuti pemilihan sepanjang menanda tangani pernyataan kesanggupan apabila terpilih nanti.

“Jadi dia bisa mengikuti pencalonan pemilihan dulu. Itu hasil kordinasi saya, karena saya takut ada mis persepsi masalah ini dan klausal harus diperjelas. Apakah mundur atau ikut bertarung dulu, dan ternyata nggak harus mundur dulu,”katanya.

Terkait polemik ini dirinya mengaku sudah memanggil panitia dan masalah ini sudah sempat dibicarakan melalui telpon dengan panitia. Bahkan dirinya mengklaim sudah menjabarkan perwal tersebut.

“Jadi saya jelaskan harus sesuai perwal,”tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa terkait masalah ini dirinya juga mendapat intervensi dari salah anggota dewan dan ormas.

” Ketua ormas yang bilang jangan ikut campur masalah pemilihan, dan saya Jawab dan bilang. Saya meluruskan terkait acuan yang ada di perwal tersebut jangan panitia menyalahi dari aturan yang ada kan begitu,”pungkasnya.

Previous articleWahyudin Perkuat PKB
di Dapil Sukmajaya Depok
Next articleBawaslu Depok Awasi Pendaftaran Parpol 24 Jam