DepokNews- Debat publik putaran ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok, berlangsung cukup panas. Diawal sesi debat, calon Walikota Depok nomor urut dua, Mohammad Idris, membantah pernyataan panelis mengenai masalah toleransi dan kebhinekaan di Kota Depok.
“Pertama, saya tegaskan tidak benar kalau di Kota Depok ini bukan warga yang toleransi, tidak benar sama sekali. Indeks konflik sosial dalam kategori baik, pada tahun 2019 indeksnya 1,78, indeks kerukunan umat beragama dalam kategori baik, di tahun 2018 indeksnya sebesar 3,084,” ungkap Idris saat menghadiri acara debat publik ketiga secara virtual, Jumat (04/12/20).
Dirinya mengatakan, salah satu misi dari Pasangan Calon (Paslon) nomor urut dua ialah mewujudkan sumber daya manusia yang religius berbudaya berbasiskan kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Calon petahana Walikota Depok itu menuturkan, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan toleransi dan kebhinekaan di Kota Depok.
“Kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan tentang masalah toleransi dan kebhinekaan agar terwujud di Kota Depok, yaitu dengan pembinaan forum pembauran bangsa, jambore kebangsaan, kemah muda lintas agama, serta meningkatkan status kelembagaan organisasi,” terangnya.
Idris menambahkan, ke depan pihaknya akan mengajukan Perda Kota Religius (PKR). Perda ini dihadirkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama warga Kota Depok dengan tetap menghargai dan menjunjung tinggi perbedaan.
“Tidak benar bila PKR ini mengkotak-kotakan, sama sekali tidak benar, ke depan bersama Idris-Imam kegiatan keagamaan dalam sebuah agama baik berbentuk lembaga keagamaan atau masyarakat akan kami fasilitasi dalam bentuk hibah akan ditingkatkan,” tandasnya.
