Hari Pahlawan, BEM FT UNJ Serukan Mahasiswa Berhenti Menunggu Pahlawan dan Mulai Bergerak
Berita Terbaru
Memuat berita…
Wilayah Depok
Jelajah Kategori
Penyimpanan offline—
Ketik minimal tiga huruf untuk mulai mencari.
Dua Raperda Dibahas, Fraksi PKS Dorong Depok Jadi Kota Sehat dan Ramah Keluarga
DepokNews – Perlindungan kesehatan masyarakat dan penguatan ketahanan keluarga harus menjadi prioritas pembangunan Kota Depok. Dua hal tersebut menjadi perhatian utama Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok dalam menyampaikan Pandangan Umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa DPRD, yakni revisi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan revisi Perda Peningkatan Ketahanan Keluarga.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Jumat (13/11/2026), Fraksi PKS menyatakan setuju agar kedua Raperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Pemerintah Kota Depok. Namun, persetujuan itu disertai sejumlah catatan kritis agar regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan perlindungan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Moh. Hafid Nasir, menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif dan kepastian hukum. Lebih dari itu, regulasi harus mampu menjawab persoalan masyarakat dan menghadirkan kemaslahatan publik.
“Ukuran keberhasilan sebuah peraturan daerah bukan sekadar selesai dibentuk, tetapi sejauh mana regulasi tersebut mampu melindungi masyarakat, menjawab persoalan nyata, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga,” tegas Hafid Nasir.
Kesehatan Masyarakat tidak Boleh Dikalahkan Kepentingan Ekonomi – Jangan Tukar Kesehatan Anak dengan Pendapatan Iklan Rokok!
Pada Raperda perubahan kedua Perda KTR, Fraksi PKS memberikan perhatian khusus terhadap usulan relaksasi pengaturan iklan luar ruang, sponsor, dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR) yang berkaitan dengan produk tembakau.
Menurut Pak Hafid (sapaan akrab Hafid Nasir), perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, ibu hamil, dan kelompok rentan, harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan terkait produk tembakau.
Fraksi PKS menilai ketentuan yang memungkinkan iklan luar ruang di luar kawasan tanpa rokok dengan jarak minimal 500 meter dari satuan pendidikan masih perlu dikaji secara cermat. Kondisi geografis dan kepadatan wilayah Kota Depok membuat pengawasan zonasi tidak mudah. Pemenuhan jarak secara administratif juga belum tentu menjamin anak-anak terbebas dari paparan visual promosi rokok.
Demikian pula dengan pengaturan sponsor dan CSR. Persyaratan tanpa pencantuman logo merek dan tanpa peliputan media belum sepenuhnya menutup kemungkinan promosi terselubung melalui yayasan, lembaga perantara, maupun afiliasi perusahaan.
“Jangan sampai atas nama kegiatan sosial dan penerimaan daerah, kita justru membuka ruang normalisasi produk tembakau di tengah masyarakat. Potensi pendapatan dari reklame dan sponsor tidak sebanding dengan risiko kesehatan, beban pembiayaan kesehatan, dan dampak jangka panjang terhadap generasi muda,” ujar Hafid.
Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa pengawasan promosi melalui media sosial, platform digital, dan videotron harus didukung kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, serta instrumen penegakan hukum yang memadai.
Karena itu, Fraksi PKS berpandangan bahwa apabila Pemerintah Kota Depok belum memiliki kapasitas pengawasan dan penegakan hukum yang memadai, relaksasi aktivitas promosi produk tembakau sebaiknya tidak dibuka.
“Prinsipnya sederhana, kepentingan kesehatan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi sesaat. Anak-anak dan generasi muda harus mendapatkan perlindungan maksimal dari paparan promosi maupun bahaya produk tembakau,” tegasnya.
Keluarga Kuat, Fondasi Masyarakat Berkualitas – Perkuat Perlindungan Keluarga dari berbagai Ancaman Sosial dan OPSM, serta wujudkan Pembangunan berbasis Ketahanan Keluarga
Sementara itu, pada Raperda perubahan kedua Perda Peningkatan Ketahanan Keluarga, Fraksi PKS memandang keluarga sebagai fondasi utama pembangunan manusia dan pembentukan karakter masyarakat.
Di tengah tantangan globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta perubahan pola interaksi sosial, keluarga membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih kuat agar mampu menjalankan fungsi pengasuhan, pendidikan moral dan spiritual, serta perlindungan terhadap seluruh anggotanya.
Fraksi PKS mengapresiasi sejumlah penguatan materi dalam rancangan perubahan tersebut, mulai dari penambahan 11 definisi baru, pengembangan konsep Pembangunan Ramah Keluarga dan Kampung Ramah Keluarga, hingga penguatan pembinaan kesiapan berkeluarga.
Selain itu, rancangan perubahan juga memperluas pemberdayaan keluarga, menyediakan layanan konsultasi hukum gratis, serta mengatur Manajemen Risiko Bencana Sosial melalui tahapan pencegahan, penanganan, dan pemulihan.
“Ketahanan keluarga tidak cukup hanya dibebankan kepada masing-masing rumah tangga. Pemerintah daerah dan masyarakat harus hadir membangun lingkungan yang mendukung keluarga, melindungi anak, serta membantu keluarga ketika menghadapi persoalan sosial maupun hukum,” ungkap Pak Hafid.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya pembinaan calon pasangan suami istri dan pasangan yang telah menikah, tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga kesiapan mental, emosional, dan spiritual.
Terkait pengaturan Bencana Sosial dan OPSM (Orientasi dan Perilaku Seksual Menyimpang), Fraksi PKS mendorong pendekatan edukatif dan preventif, disertai sistem deteksi dini, pendampingan keluarga, serta perlindungan terhadap anak dan anggota keluarga yang rentan.
Adapun ketentuan sanksi dalam Raperda, termasuk sanksi administratif berupa pencabutan izin dan denda hingga Rp50 juta bagi badan usaha, perlu dirumuskan secara jelas, proporsional, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan multitafsir maupun ketidakpastian hukum.
Hafid menegaskan, keberhasilan kebijakan ketahanan keluarga harus terlihat dari meningkatnya kemampuan keluarga menghadapi persoalan, terbukanya akses pendampingan dan bantuan hukum, serta semakin kuatnya perlindungan terhadap anak dan remaja.
“Perda Ketahanan Keluarga harus menjadi instrumen yang membangun kemampuan keluarga menghadapi tantangan kehidupan. Bukan hanya mengatur, tetapi juga menghadirkan perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Regulasi Harus Menghasilkan Manfaat Nyata
Lebih jauh, Fraksi PKS menilai kedua Raperda memiliki keterkaitan erat dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat. Lingkungan yang sehat mendukung tumbuh kembang keluarga yang berkualitas. Sebaliknya, keluarga yang kuat menjadi fondasi terbentuknya masyarakat yang sehat, produktif, dan berakhlak mulia.
Karena itu, Fraksi PKS merekomendasikan agar pembahasan kedua Raperda memastikan tiga hal: perlindungan maksimal masyarakat dari promosi produk tembakau, kejelasan rumusan dan kepastian hukum dalam pengaturan ketahanan keluarga, serta kesiapan kelembagaan, SDM, pengawasan, anggaran, dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam implementasinya.
“Jangan sampai kita menghasilkan regulasi yang baik di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Masyarakat membutuhkan kebijakan yang benar-benar bekerja, bukan sekadar norma tertulis,” kata Pak Hafid yang juga anggota Komisi A tersebut.
Fraksi PKS berharap pembahasan kedua Raperda prakarsa DPRD tersebut dapat berlangsung secara konstruktif dan komprehensif bersama Pemerintah Kota Depok, sehingga menghasilkan produk hukum yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Pada akhirnya, pembangunan Kota Depok harus diukur dari kualitas hidup warganya: masyarakat yang sehat, keluarga yang kuat, anak-anak yang terlindungi, serta generasi penerus yang berkualitas dan berakhlak mulia,” pungkas Pak Hafid.
