Depok News – Pada hari Jumat (17 November 2023) telah berlangsung rapat antara Komisi D DPRD Kota Depok dengan Dinas Kesehatan Kota Depok, dan para Wira Usaha Baru (WUB) sebagai penyedia menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita gizi kurang dan berat badan tidak naik. Ade Supriyatna, anggota DPRD Depok Fraksi PKS turut hadir dalam rapat tersebut. Kehadiran AdeS (sapaan akrab Ade Supriyatna) dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra).
Menurut AdeS ada yang perlu diluruskan beberapa hal yang sudah terlanjur tersebar di masyarakat, karena ketidaktahuan ataupun motif lainnya, termasuk motif politis dengan berbagai ‘festivalisasi’ di media.
Pertama, anggaran ini berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat sebagai penghargaan bagi Pemerintah Kota Depok yang sudah berhasil melakukan program penurunan stunting lima terbaik tingkat nasional.
Kedua, sesuai dengan standar Kemenkes, program ini berlangsung 28 hari, dengan pemberian kudapan selama 6 hari/pekan, dan makanan lengkap 1 hari/pekan. “Kudapan yang dimaksud adalah seperti cemilan yang penuh protein sesuai dengan kebutuhan gizi balita untuk sekali makan, yang tentunya jauh berbeda dengan cemilan orang dewasa. Selain itu, menurut pengakuan para WUB, proses pembuatannya jauh lebih rumit dibanding penyediaan snack atau nasi boks biasa,” ujar AdeS.
Ketiga, sesuai Standar Satuan Harga (SSH) untuk menu kudapan sebesar Rp 18 ribu, digunakan para penyedia makanan dengan alokasi untuk bahan makanan, pajak dan fee MBiz (E-Purchasing), kemasan, dan biaya distribusi sekaligus edukasi kepada orang tua yang dilakukan oleh kader PKK Kelurahan. Harga tersebut, termasuk subsidi untuk makanan lengkap yang akan disediakan pada hari ketujuh, atau 4 kali dalam masa program PMT.
Keempat, kegiatan ini perlu diapresiasi, karena melibatkan lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan melalui puskesmas, kader PKK dan Posyandu, serta pelaku ekonomi (WUB) yang merasa sangat senang ikut terlibat karena banyak mendapat pengetahuan tentang gizi meskipun setiap malam dan pagi harus disiplin menerapkan arahan Tim Gizi dari Puskesmas.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Depok ini mengusulkan beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok. Pertama, Tim Pemantauan Gizi (TPG) harus makin ketat memberikan supervisi kepada para WUB untuk memastikan kualitas makanan untuk para balita dalam kondisi aman dan sehat. Kedua, Dinkes Kota Depok juga harus memastikan Bimbingan Teknis kepada Tim PKK Kelurahan yang melakukan distribusi sekaligus edukasi kepada para orang tua balita tentang kandungan gizi dan cara memasak makanan tersebut.
Ketiga, melakukan tindakan responsif jika ada laporan dari masyarakat terhadap ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan ini, seperti mencoret WUB yang tidak disiplin mengikuti arahan TPG, menegur PKK yang tidak melakukan edukasi, dan lain sebagainya,”
“Intinya ini program bagus, Dinkes lakukan sosialisasi seluas-luasnya, yang kurang tepat diperbaiki, jangan dibunuh oleh framing dan pemberitaan negatif,” pungkas AdeS.
