DepokNews, Depok, 2 Juli 2025 — Proses seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok tengah menjadi sorotan. Jabatan yang begitu strategis dalam sistem pemerintahan daerah ini dinilai terlalu penting jika hanya diisi oleh figur loyalis kekuasaan. Hal tersebut disampaikan oleh Henky, ST, M.Sos, kandidat doktor bidang Kebijakan Publik, dalam sebuah pernyataan yang menyerukan perlunya reformasi dan transparansi dalam seleksi Sekda.
“Sekda bukan hanya perpanjangan tangan kepala daerah. Ia adalah penopang utama profesionalisme birokrasi, sekaligus penjaga etika dan konstitusi lokal,” tegas Henky.
1. Sekda Bukan Sekadar Loyalis Kepala Daerah
Henky menyoroti kecenderungan memilih calon Sekda yang selalu mengikuti arahan kepala daerah tanpa kritik. “Yang dibutuhkan adalah figur yang berani menyampaikan pandangan berbeda, terutama jika kebijakan kepala daerah berpotensi melanggar hukum atau merugikan publik,” ujarnya. Menurutnya, Sekda harus mampu menjaga keseimbangan kekuasaan dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
2. Harus Teguh pada Integritas dan Profesionalisme
Integritas dan profesionalisme harus menjadi standar utama dalam seleksi. Henky menekankan pentingnya memilih calon Sekda yang tidak terlibat dalam jaringan kepentingan politik, bisnis, maupun keluarga kepala daerah. “Komitmen pada meritokrasi, pengelolaan anggaran yang bersih, serta keberanian menolak intervensi proyek oligarkis harus menjadi indikator utama,” paparnya.
3. Birokrat Reformis, Bukan Transaksional
Henky juga mengingatkan bahwa calon Sekda harus mampu memimpin reformasi birokrasi secara nyata, bukan sekadar simbolis. “Yang dibutuhkan adalah birokrat yang punya keberanian membawa perubahan, bukan yang hanya menjaga status quo,” katanya. Pelayanan publik, tambahnya, harus berbasis data dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, bukan semata instruksi dari atas.
4. Pentingnya Keterbukaan dan Partisipasi Publik
Proses seleksi Sekda, menurut Henky, harus terbuka dan dapat diawasi publik. “Masyarakat berhak tahu siapa kandidatnya, seperti apa rekam jejaknya, dan bagaimana proses uji kompetensinya. Tidak boleh hanya jadi formalitas panitia seleksi,” jelasnya. Ia juga mengusulkan adanya mekanisme masukan dari masyarakat sipil, akademisi, media, dan organisasi kemasyarakatan.
Masukan Penting: Jangan Ulang Kesalahan Lama
Beberapa poin kritis yang turut disampaikan Henky antara lain:
Waspadai calon dengan rekam jejak sebagai “yes man” terhadap kekuasaan.
Hindari calon yang menjadi perpanjangan tangan kelompok bisnis atau keluarga pejabat.
Berikan peluang kepada calon reformis, meskipun tidak dekat dengan elite politik.
Lakukan evaluasi berbasis rekam jejak, gagasan, dan integritas, bukan sekadar kedekatan.
Sekda, Penjaga Demokrasi Lokal
Henky menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Sekda bukan hanya pejabat administratif, tetapi juga pelindung kepentingan publik dan penjaga moral pemerintahan. “Jabatan Sekda terlalu strategis jika hanya diisi oleh loyalis kekuasaan. Yang kita butuhkan adalah birokrat negarawan, bukan birokrat pengabdi elite,” pungkasnya
