Oleh : Ana Syahidah (Mahasiswa S2 STEI SEBI)
DepokNews–Audit syariah memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan hukum Islam dan nilai-nilai maqashid syariah. Dalam sistem keuangan syariah, audit ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan teknis, tetapi juga merupakan wujud amanah spiritual. Oleh karena itu, audit syariah menjadi penghubung krusial antara praktik lembaga keuangan syariah (LKS) dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat jurang antara idealisme dan realitas pelaksanaan audit syariah. Jurang ini perlu dijembatani agar kepercayaan publik dan amanah spiritual dapat berjalan seiring, terlebih di tengah meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap keuangan syariah saat ini.
Secara normatif, Audit syariah harusnya menjadi alat verifikasi terhadap produk, manajemen dan transaksi yang pada konsepnya sesuai dengan maqashid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun, pada kenyataannya masih terdapat praktik ini hanya sebagai bentuk formalitas untuk memenuhi birokratis saja, sehingga tidak menyentuh aspek kepedulian sosial dan kepatuhan syariah. Praktik audit yang hanya menilai aspek legalistik tanpa mengevaluasi dampak sosial atau keadilan ekonomi menunjukkan bahwa idealisme audit syariah seringkali tergelincir dalam birokratisasi.
Tantangan dalam audit syariah salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM) yang belum mampu untuk mencapai perluasan pada dampak sosial dan kepatuhan syariah. Hal ini pula yang menjadi kesenjangan antara praktek dan aspek teoritis. Belum lagi dengan rendahnya literasi publik terhadap keuangan syariah yang semakin memperparah keadaan sehingga masyarakat kesulitan menuntut transparansi atau mengevaluasi kinerja lembaga keuangan syariah secara kritis. Dalam konteks ini, audit syariah belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya sebagai mekanisme akuntabilitas yang mendorong kepercayaan publik secara luas.
Opini ini berpandangan bahwa penguatan peran audit syariah harus dilakukan secara bertahap dan sistematis. Langkah awal dapat dimulai dari peningkatan kapasitas dan kompetensi auditor syariah, penyusunan standar audit yang inklusif terhadap aspek etis, sosial, dan maqashid syariah, serta pembentukan lembaga independen yang berwenang mengawasi kepatuhan syariah secara nasional. Selain itu, independensi audit syariah terhadap lembaga keuangan syariah (LKS) perlu ditingkatkan untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat melemahkan objektivitas dan menghambat pencapaian dampak sosial. Di sisi lain, LKS juga harus menunjukkan komitmen bukan hanya pada kepatuhan formal terhadap syariah, tetapi juga pada nilai-nilai moral Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan maslahat. Dengan langkah-langkah tersebut, audit syariah dapat berfungsi secara optimal sebagai jembatan antara harapan publik dan realitas institusi, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam memulihkan dan memperkuat kepercayaan umat terhadap sistem keuangan syariah.
