DepokNews- Partai politik yang ada di Depok diharapkan dapat mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna di Wisma Hijau, Cimanggis.
Menurutnya parpol harus melaporkan bantuan keuangan yang mereka peroleh agar masyarakat dapat juga mengetahuinya. Untuk itu perlu adanya peningkatan sistem pertanggungjawaban keuangan yang tepat dan jelas.
“Hal ini agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan jauh dari KKN,” jelas Pradi.
Dirinya mengatakan bimtek keuangan partai politik bertujuan meningkatkan kualitas dan pemahaman tentang laporan keuangan bagi pengelola bantuan keuangan parpol. Tiap parpol memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBD kepada pemerintah.
“Saya ingin parpol bisa lebih transparan dan akuntable dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban keuangan. Sehingga nantinya tidak ada masalah jika ada pemeriksaan,” paparnya.
Bedasarkan UU Nomer 2 tahun 2011, dikatakan parpol memperoleh bantuan dari APBD yang diberikan secara proposional kepada tiap parpol yang dapat kursi di DPRD. Bantuan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pendidikan dalam rangka penguatan kelembagaan parpol sebagai wadah aspirasi masyarakat.
“Pengelolaannya harus sebaik mungkin. Sama juga ketika membuat laporannya,” pungkasnya.(mia)
