Jakarta (8/9) Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto ingatkan Pemerintah agar tidak memanjakan investor smelter asing dengan berbagai insentif dan kemudahan. Menurut Mulyanto sudah saatnya Pemerintah meninjau berbagai insentif dan kemudahan berusaha tersebut agar lebih efisien dan proporsional.
Smelter adalah fasilitas pengolahan/pemurnian hasil tambang menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi.
Mulyanto menjelaskan secara konsepsional program hilirisasi produk tambang melalui smelter ini harusnya melahirkan efek berlapis (multiflier effect) bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
Diharapkan keberadaan smelter asing tersebut dapat memunculkan produk turunan yang bernilai seperti emas, perak, kabel dan asam sulfat.
Selain itu keberadaan smleter bisa menumbuhkan usaha rantai pasok meliputi tumbuhnya industri terkait di hilir, terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan SDM dan alih teknologi dalam negeri, dll.
“Sementara hasil akhir yang kita ekspor adalah produk nikel bernilai tambah tinggi, bukan lagi lagi bijih tambang.
Harapannya dalam jangka panjang, neraca transaksi perdagangan kita akan bisa dikoreksi positif,” papar Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Karena itu, menurut Mulyanto, jangan sampai program hilirisasi, yang secara konseptual sudah bagus ini, tercederai dan dinilai boros kemudahan.
“Iming-iming kemudahan bagi investor asing ini jangan terlalu berlebihan. Sementara manfaatnya tidak terlihat oleh masyarakat,” tegas Mulyanto.
“Untuk itu Pemerintah harus mendorong sisi manfaat bagi publik dengan masuknya investor smelter asing tersebut. Agar harapan masyarakat dan tujuan pembangunan smelter ini, mewujud bagi mereka,” imbuhnya.
Mulyanto minta Pemerintah lebih serius dan fokus mendorong sisi manfaat hilirisasi hasil tambang melalui kehadiran smelter asing ini.
Bila tidak, maka kesan yang ditangkap masyarakat adalah sekedar pemanjaan terhadap investor asing melalui insentif harga bijih tambah yang sangat murah, bebas PPh badan selama 25 tahun, mendatangkan TKA dengan visa turis dll. Apalagi datangnya ratusan TKA tersebut berasal dari Negara dengan wabah Covid-19. Hal ini dikhawatirkan semakin membuat masyarakat risau.
“Masyarakat ingin melihat dan merasakan sisi manfaat keberadaan smelter asing itu bagi peningkatan kehidupan ekonomi mereka.
Bukan sekedar menjadi pengamat terhadap proyek besar dengan banyak tenaga kerja di atas tanah mereka. Poin ini yang perlu disosialisasikan dan digesa Pemerintah,” tandas Mulyanto.