Depoknews.id, Jakarta– Penipuan berkedok pengadaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali terjadi. Kali ini, penipuan mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan korban ratusan orang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyesalkan hal tersebut.
“Pak Menpan menyesalkan adanya kejadian penipuan tersebut. Beliau ikut prihatin dan meminta agar penegak hukum menindak tegas siapapun yang terlibat,” ungkap Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, di Jakarta, Senin (16/1/2017).
Penipuan tersebut terbongkar ketika seluruh korban berkumpul di Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung pada Kamis 12 Januari 2017. Para korban penipuan CPNS yang ikut berkumpul mengaku ingin mengikuti diklat CPNS.
Pelaku penipuan menawarkan jasa memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan PNS. Untuk jasanya tersebut, oknum pelaku meminta para korban untuk menyetorkan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Herman menekankan, Kementerian PANRB meminta agar warga masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi terkait CPNS yang berasal dari media sosial dan situs yang tidak resmi. Menurut dia, seluruh informasi yang berhubungan dengan penerimaan CPNS hanya bersumber dari situs resmi pemerintah. Baik melalui www.menpan.go.id maupun www.bkn.go.id.
“Kejadian ini bukan pertama kali, sebelumnya sudah banyak kasus penipuan seperti ini. Kementerian PANRB sudah mengambil langkah tegas dengan melaporkan puluhan situs bodong yang menginformasikan tentang adanya seleksi penerimaan CPNS ke pihak berwajib,” kata Herman.
Herman juga meminta masyarakat yang menerima informasi seleksi CPNS dapat melakukan konfirmasi kepada Kementerian PANRB atau instansi pemerintah daerah guna mencegah terjadinya penipuan.
Dia juga meminta masyarakat melaporkan ke penegak hukum manakala ada oknum yang menawarkan jasa membantu seleksi CPNS dengan meminta imbalan. “Sejak tahun 2013, tes CPNS sudah tidak manual lagi. Tetapi berbasis elektronik dengan menggunakan sistem Computer Assited Test atau CAT yang pelaksanaannya dijamin objektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, pungli serta tidak dipungut biaya,” kata Herman.
Sumber: Antara
