DepokNews – Wakil ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari turut mengomentari SOTK baru di lingkungan Pemkot Depok. Perempuan yang juga menjabat sebagai koordinator komisi A ini menanggapi perubahan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu(BPMP2T) menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Sebagai koordinator di Komisi A yang membidangi perijinan, saya sangat mengapresiasi SOTK baru ini. Diharapkan dapat menghentikan proses pembangunan tanpa ijin di Depok,” terang Yeti.
Dirinya mengatakan bahwa sebelumnya pengawasan perijinan di Kota Depok kurang maksimal dikarenakan fungsi pengawasan berada di Dinas yang berbeda dengan dinas pemberi ijin pembangunan. Sehingga antara proses perijinan dan juga pengawasan harus melalui proses koordinasi dan birokrasi yang lumayan memakan waktu.
Pengawasan dulu ada di dinas tata ruang dan permukiman, sementara proses pengajuan ijin ada di BPMP2T,pengawasan berada di dua atap yang berbeda sehingga untuk melakukan tindakan sesuai dengan Perda prosesnya harus melalui birokrasi yang cukup panjang karena harus ada koordinasi antar dua dinas ini.
“Dengan pindahnya fungsi pengawasan di DPMPTSP, penindakan teerhadap pembangunan yang belum memiliki ijin dapat dilakukan secara langsung,” ujarnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa masyarakat juga memiliki peran yang penting terhadap hal ini, karena pengembang tidak mungkin berani melaksanakan pembangunan tanpa mengantongi izin gangguan atau yang biasa disebut izin HO (Hinder Ordonantie). Izin ini adalah izin tempat usaha/kegiatan kepada pribadi atau badan hukum yang menjalankan suatu bidang usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.
“Pasti harus ada ijin lingkungan dari masyarakat yaitu HO, jadi apabila masyarakat melihat pembangunan tidak layak atau menggangu stabilitas masyarakat mereka punya hak untuk menolak. Maka perlu adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah untuk mengawasi hal ini,” tutupnya.(mia)
