DepokNews- Sosialisasi Peraturan Walikota Depok No 11 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang Dengan Sepeda Motor mendapat tanggapan dari perwakilan pengusaha angkutan kota (angkot). Mereka menilai Perwal tersebut kurang berkualitas. Ini lantaran tidak adanya aturan yang jelas tentang sanksi yang diberikan kepada transportasi online jika melanggar isi Perwal yang sudah ditetapkan.
“Perwal belum menampung aspirasi pengusaha angkot. Perwal nya kurang berkualitas. Kami keberatan karena isi Perwal nya tidak mengatur sistematis tentang tindakan aparatur penegak hukum kepada kendaraan online,” ujar Salmon Manalu, usai sosialisasi Perwal No 11 Tahun 2017, di Aula Teratai Balkot Depok, Rabu (29/7/2017).
Ia mengatakan dalam Perwal, pemerintah tidak memberikan penjelasan terkait sanksi yang diberikan jika melanggar.
“Mekanisme penertiban nya juga tidak jelas. Tuntutan kami yaitu agar pemerintah memberikan suatu Perwal yang jelas mengatur tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan ojek online,” tuturnya.
Dirinya mengungkapkan adanya Perwal justru dikhawatirkan bisa terjadi benturan antara transportasi online dengan angkot.
“Penyedia jasa angkutan tidak puas dengan perwal tersebut. Perwal hanya meredam emosi kami saja agar tidak demo. Angkot selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat dalam transportasi angkutan,” ungkapnya.
Dia menegaskan bukan tidak mungkin, demo bisa dilakukan jika Perwal tidak berjalan efektif.
“Dipastikan akan demo jika Perwal nantinya tidak efektif. Kami nanti akan koordinasi dengan teman-teman yang lain, ” ucap Salmon.
Ia sendiri menyadari jika keberadaan transportasi online diperlukan masyarakat. “Memang saat ini masyarakat butuh juga transportasi online, tapi mekanismenya jangan mematikan angkutan yang lain. Jujur saja sejak ada transportasi online, terjadi penurunan pendapatan hingga 70 persen. Bahkan saat ini sebanyak 90 persen perusahaan finance yang tidak mau membiayai angkot lagi, sisanya masih mau biayai,” tutupnya.(mia)
