Oleh: Sapto Waluyo (Center for Indonesian Reform)
Zaadit, seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mendadak terkenal karena aksinya memberi ‘kartu kuning’ kepada Presiden Joko Widodo, saat berpidato di kampus ‘Perjuangan Reformasi’ itu. Tuntutannya sederhana, mengingatkan pemerintah agar serius menangani tiga masalah aktual, yakni: gejala gizi buruk yang menimpa suku Asmat di Provinsi Papua dan telah menimbulkan korban sedikitnya 61 anak menurut laporan gereja setempat; rencana penunjukan perwira Polri aktif sebagai penjabat Gubernur di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat; serta pembatasan organisasi mahasiswa melalui Peraturan Menristekdikti.
Tuntutan Muhammad Zaadit Taqwa tergolong wajar untuk aktivis mahasiswa, apalagi di tengah persoalan sosial-ekonomi-politik nasional yang menumpuk. Tetapi, reaksi atas kritik Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI itu sangat massif-pejoratif. Zaadit dinilai tidak tahu tatakrama karena ‘mempermalukan’ tamu (orang nomor satu di Indonesia) yang diundang Rektor ke kampusnya sendiri. Aksi Zaadit juga dianggap kontraproduktif karena justru menggagalkan rencana dialog Presiden RI dengan mahasiswa pasca pidato resmi, menurut informasi Juru Bicara Presiden RI.
Soal sopan-santun, para pembenci Zaadit pasti tidak mengetahui kondisi nyata yang terjadi saat kritik dilontarkan di depan ribuan sivitas akademika UI yang menghadiri Dies Natalis ke-68. Zaadit menunggu sampai Presiden Jokowi selesai menyampaikan pidatonya, lalu bersalaman dengan Rektor UI. Jadi, Zaadit telah memberi kesempatan Presiden, siapa tahu akan merespon tiga masalah aktual yang menjadi keprihatinan mahasiswa UI dan penting untuk ditangani pemerintah. Tuntutan Zaadit itu juga disuarakan anggota BEM UI yang berunjuk-rasa di depan stasiun UI dengan gaya freeze mob. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mungkin memandang remeh aksi dan tuntutan itu, sehingga tidak menyangka ada aksi susulan di Balairung UI.
Faktanya, Jokowi tidak menyinggung tiga masalah aktual itu sama sekali dalam pidatonya, karena mungkin terpaku dengan rancangan pidato yang sudah disiapkan tentang capaian pembangunan dan kontribusi alumni UI dalam Kabinet Kerja. Dalam konteks itu, Zaadit meniup pluit dan mengacungkan kartu kuning, agar seusai pidato Presiden tidak dianggap semua persoalan rakyat Indonesia juga dipandang selesai. Zaadit membantah keterangan Jubir Presiden, bahwa setelah pidato akan dilakukan dialog dengan mahasiswa, karena tidak ada pemberitahuan sampai detik-detik terakhir persiapan Dies Natalis. Jika tidak melakukan aksi nekad sendirian, dengan segala resiko yang disadari Zaadit, maka tuntutan mahasiswa tidak akan mendapat perhatian.
Sudah banyak contoh, tuntutan rakyat yang disampaikan di depan Istana Negara sekalipun, tapi tak direspon pemerintah secara memadai. Yang dimaksud pemerintah bukan hanya Presiden, dan bukan cuma Jokowi, bisa berlaku bagi siapa saja yang berkuasa. Misalnya, Aksi Kamisan atau Aksi Payung Hitam Menolak Diam yang dilakukan sejak Kamis, 18 Januari 2007 hingga saat ini, sebagai protes atas pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir yang tidak pernah diusut tuntas dalang pelakunya. Selama 13 tahun kasus pembunuhan Munir tak jelas penyelesaiannya (dark number) dan pelakunya seakan mendapatkan impunitas.
Contoh lain, aksi petani Kendeng atau Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah yang mencor kakinya dengan semen di depan Istana Negara (19/3/2017), juga belum jelas penyelesaiannya. Ada tarik-menarik antara kepentingan industri semen dengan dengan pelestarian lingkungan, terutama persediaan air bersih di Kabupaten Rembang. Di tengah tuntutan yang berlarut-larut tersebut, Ibu Patmi, salah seorang peserta aksi meninggal dunia karena kelelahan. Masih banyak contoh aksi mahasiswa, kaum pekerja atau kelompok masyarakat yang nyaris tak terdengar dampaknya.
Apakah aksi Zaadit akan berlalu begitu saja, tanpa menimbulkan perubahan sebagaimana aksi-aksi mahasiswa sebelumnya? Efek aksi Zaadit sekurang-kurangnya memberikan semangat dan energi baru bagi gerakan mahasiswa, betapa mereka masih teguh bersikap di tengah keterbatasan peran. Sembilan belas tahun pasca Reformasi 1998, sebagian mantan aktivis mahasiswa sudah masuk dalam berbagai jalur kekuasaan. Para aktivis junior, generasi millennial, kini berhadapan dengan sebagian senior mereka yang telah merasakan nikmat kekuasaan dan kemapanan. Apakah mahasiswa kini hanya berdiam diri menyaksikan kondisi masyarakat yang berfluktuasi bak roller coaster atau malah larut dalam gelombang pragmatisme? Zaadit dan kawan-kawan telah memilih jalannya sendiri.
Efek Zaadit bagi kampus UI agar tetap menjaga kebebasan mimbar akademik dan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi seluas-luasnya. Jelas terlihat desakan agar Rektor UI segera memberikan sanksi keras kepada Zaadit dan kawan-kawan BEM UI atas ulahnya yang tak berkoordinasi. Namun, kearifan dan ketegasan pihak Rektorat UI sedang diuji. Semua orang menyaksikan, bahkan terekam dalam video amatir, Zaadit tidak membuat keributan atau melawan petugas Paspampres. Ia hanya ingin menyuarakan hati nuraninya yang tercenung di tengah gemuruh tepuk tangan mengiringi pidato Presiden. Apakah sikap kritis itu perbuatan dosa dalam dunia kampus? Padahal mahasiswa diajarkan untuk berpikir kritis dalam setiap bidang yang digelutinya.
Bagi pemerintah, efek Zaadit mungkin terlalu remeh-temeh, karena jajaran aparat telah disibukkan dengan berbagai agenda dan persoalan rutin yang lebih berat. Aksi Zaadit jelas bukan ancaman nasional, bahkan Presiden Jokowi menganggapnya hal yang biasa saja dan mengundang Zaadit untuk mengunjungi Kabupaten Asmat suatu hari, agar lebih memahami kondisi lapangan. Tentang solusi atas permasalahan yang dikritisi mahasiswa, bukan tugas utama Zaadit, sebagaimana pesan Faisal Basri kepada aktivis mahasiswa 1998 dulu: “Tugas mahasiswa menyampaikan kritik secara lugas, sementara memberi solusi menjadi tugas Presiden dan para Menteri pembantunya. Untuk itu, mereka digaji dengan uang rakyat.”
Lebih penting untuk memeriksa, apakah efek aksi Zaadit bagi masyarakat/komunitas yang dibelanya akan terasa? Penyelesaian masalah kurang gizi bagi warga Asmat di pedalaman Papua menyangkut akses layanan kesehatan dasar yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kunjungan Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial ke lokasi bencana merupakan langkah penting untuk menunjukkan perhatian dan membenahi infrastruktur serta tenaga kesehatan. Kritik Zaadit sangat relevan, karena beberapa waktu sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan kesuksesan pembangunan infrastruktur di Papua. Optimalisasi dana otonomi khusus dan pengawasan pembangunan Papua menjadi sorotan utama mahasiswa. Tidak usah jauh-jauh ke Papua, warga di pelosok desa Jawa Timur atau Banten saja masih ada yang mengalami maltrunisi. Tak bisa dipungkiri.
Masalah kedua, rencana pengangkatan perwira Polisi aktif sebagai penjabat Gubernur diajukan Menteri Dalam Negeri ketika Jokowi sedang berkunjung ke luar negeri. Isunya simpang-siur, Wakil Kepala Polri dan Panglima TNI terlihat berbeda pendapat, suara protes pun bergulir dari banyak pihak, termasuk Pimpinan DPR dan MPR RI. Sepulangnya dari kunjungan luar negeri, Jokowi hanya merespon sederhana: “Itu kan baru wacana, jangan su’uzhan dulu.” Tak tampak sikap tegas demi mencegah rencana yang berpotensi melanggar konstitusi dan undang-undang. Sementara itu, masyarakat dibuat gelisah dengan merebaknya aksi kekerasan terhadap tokoh kiai dan ustadz di wilayah Jawa Barat. Seakan-akan insiden itu merupakan cipta kondisi yang diperlukan bagi tampilnya penjabat Gubernur dari aparat polisi. Jawa Barat tetiba berubah jadi provinsi yang tidak aman. Apakah Presiden Jokowi merasakan suasana ketakutan itu ketika berpidato di kampus UI Depok, Jawa Barat?
Tuntutan ketiga tentang pembatasan organisasi mahasiswa telah diprotes oleh aktivis BEM dari berbagai kampus. Jadi BEM UI tidak sendirian. Draf Permenristekdikti telah dibahas dan diuji publik dalam beragam kesempatan, tinggal ditampung sejumlah revisi dan dicari titik temu. Presiden bisa memerintahkan Menristekdikti untuk menuntaskan dialog dengan pimpinan organisasi mahasiswa.
Kartu kuning Zaadit tidak menyinggung sederet masalah lain yang lebih kompleks, seperti pemberantasan korupsi yang setengah hati. Kasus KTP Elektronik telah menyeret mantan Ketua DPR RI (sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto) sebagai tersangka, namun masih banyak tokoh lain yang belum diperiksa atau dijadikan tersangka. Kasus-kasus korupsi kakap semisal penyelewengan dana BLBI, dana talangan Bank Century, Reklamasi Teluk Jakarta atau pembelian lahan RS Sumber Waras tak jelas prosesnya. Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur juga beresiko meningkatkan beban utang negara semakin berat. Mahasiswa kritis mungkin bertanya, bagaimana strategi pemanfaatan utang dan rencana pembayarannya, sementara pertumbuhan ekonomi semakin melemah dan cadangan devisa terus terkuras? Semua membutuhkan jawaban dalam bentuk tindakan dan kebijakan.
Begitu banyak persoalan yang dihadapi pemerintah dan dirasakan langsung akibatnya oleh masyarakat. Karena itu, aksi kartu kuning Zaadit membuka peluang untuk berkomunikasi lebih jujur dan substansial. Bukan semata upaya pengalihan isu atau memoles diri (smoke and mirror) untuk menutup-nutupi fakta sebenarnya, seperti dikritik jurnalis asing (Asia Times, 23/1/2018). Jangan sampai efek Zaadit berkelanjutan, hingga pemerintah akhirnya mendapat kartu merah dari rakyatnya sendiri, lewat pemilihan umum. []
