DepokNews–Dalam rangka menjalankan fungsi perwakilan rakyat, Fraksi PKS DPRD Kota Depok pada hari Kamis (27/2) melakukan kunjungan resmi ke kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berada di kota Depok.
Pada kunjungan ke kantor Kemenag, rombongan dari Fraksi PKS diterima langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Depok, H. Asnawi, beserta jajaran pengurus inti di kantor Kemenag. Sementara pada kunjungan ke kantor BPN, rombongan diterima oleh Kepala Kantor BPN Depok, Yoyon Sonjaya, bersama jajaran pengurus inti kantor BPN.
Dalam kunjungan silaturahim ini, Fraksi PKS diwakili oleh beberapa anggota dewan seperti Muhammad Supariyono, Ade Supriyatna, Imam Musanto dan Hengky, serta ketua Fraksi PKS Depok Sri Utami.
Sri Utami mengungkapkan, kunjungan ini dilakukan Fraksi PKS dalam rangka menyambung silaturahim dan menjalin sinergi dengan instansi vertikal dan menyerap informasi dalam rangka menunjang tupoksi dewan dan memperjuangkan aspirasi warga depok.
“Dengan kunjungan ini kami menjalin silaturahim sekaligus untuk memperoleh maasukan dan informasi yang bisa menunjang kegiatan kami sebagai wakil rakyat untuk memerjuangkan kepentingan rakyat,” kata Sri Utami.
Dalam pertemuan dengan jajaran Kemenag, kepala Kantor Kemenag H.Asnawi mengaku sangat dinantikan adanya pertemuan seperti ini. Terutama dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal seperti Kantor Kemenag, yang juga banyak berkaitan dengan warga Depok juga.
Pada kesempatan dialog terungkap berbagai hal penting, antara lain seputar wacana mendorong lahirnya Perda Zakat, fasilitasi Jamaah Haji, pembangunan Madrasah dan sebagainya.
Kepala Kantor Kemenag Depok mengingatkan agar warga Depok waspada dengan penyelenggara ibadah umroh yang sekedar menawarkan biaya murah, padahal status legalitasnya tidak jelas, dan berpotensi merugikan calon jamaah umroh.
Kepala Kantor Kemenag Depok juga berharap adanya perhatian dari Pemerintah Daerah dalam membantu pembangunan gedung kantor Kemenag Depok yang sudah tua dan butuh perbaikan dan peningkatan.
Anggota DPRD Fraksi PKS dari Dapil Pancoran Mas, Imam Musanto, sempat menanyakan tentang kiprah Tenaga Penyuluh dari kantor Kemenag. Hal ini dikaitkan dengan keberadaan lembaga lain yang juga diikuti oleh Imam Musanto, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Taklim, dan sebagainya. Diharapkan adanya sinergi antar lembaga dan tokoh Agama dan penyuluh di masyarakat.
Sementara itu anggota DPRD Fraksi PKS dari Dapil Sukmajaya Muhammad Supariyono mengaku sudah sering menjalin komunikasi dengan Kantor Kemenag, antara lain dalam membicarakan keberadaan Madrasah Negeri di Kota Depok, baik tingkat Menengah atau Tsanawiyah maupun tingkat Atas atau Aliyah. PKS juga berjanji akan turut memperjuangkan pengadaan Madrasah Negeri setingkat SMA atau Aliyah di kota Depok, melalui advokasi anggota Fraksi PKS di DPR RI komisi 8 dari Dapil Depok Bekasi, yaitu Nur Azizah Tamhid.
Dalam pertemuan dengan jajaran BPN Depok, Yoyon Sonjaya menyampaikan salam perkenalan, mengingat keberadaannya terbilang masih baru di Depok, baru sekitar 2 bulan sejak awal Januari 2020.
Anggota DPRD Fraksi PKS dari dapil Cimanggis, Ade Supriyatna, sepakat untuk ditingkatkan berbagai bentuk kerjasama Pemkot dengan BPN, seperti dalam melakukan sertikasi aset pemda, melakukan sinkronisasi data bidang tanah di Sertifikat dan kewajiban Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan lainnya. Hal ini terkait dengan adanya pengaduan masyarakat, terkait kondisi masih terdapat ketidakcocokan antara luas bidang tanah di sertifikat tanah dengan data PBB.
Pada kesempatan itu, Kepala Kantor BPN mengingatkan agar msyarakat berhati-hati jika ada oknum yang menawarkan jasa pengurusan sertifikat lewat program PTSL dan SMS, yang seharusnya bebas biaya atau ditentukan maksimal batas biaya administrasi pengurusannya, sesuai ketentuan yang berlaku.
