DepokNews-Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono mengunjungi sekretariat Perkumpulan Wartawan Republik Indonesia (PWI) Kota Depok yang terletak di Jalan Jl. Melati, Pancoran Mas,Kota Depok.
Dalam kunjungan tersebut Hardiono berdialog dengan para wartawan seputar pembangunan Kota Depok dan beberapa kebutuhan penunjang perkerjaan wartawan di Kota Depok.
“Karena wartawan itu memiliki data yang akurat dan mengetahui kondisi di lapangan ter-update. Dengan adanya informasi dan data dari media sebagai bahan masukan untuk pembangunan Kota Depok ke depan yang lebih baik,”ujarnya. Rabu (22/4/2020).
Hardiono menilai media sebagai pilar pembangunan. Bahkan, lanjutnya, dalam Pemerintahan dikenal adanya Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok. Menurutnya, dari wartawan yang tergabung dalam PWI memiliki bank data yang bisa dijadikan kesatuan dalam pembangunan.
“Kalau dalam poin perencanaan ada media akademis. Ini kita olah jadi kesatuan. Sebab, wartawan itu tahu kondisi masyarakat di lapangan. Kalau ada orang tak gunakan data dari media sangat disayangkan. Insyaallah Depok akan maju dengan bersinergi dengan wartawan,”harapnya.
Dikatakannya, PWI sebagai salah satu organisasi yang resmi bisa mengakomodir aspirasi wartawan. Terlebih lagi, lanjutnya, sebagai bahan masukan, saran, informasi bagi keberlanjutan pembangunan Kota Depok di masa mendatang.
“Peran wartawan yang luar biasa ini dengan adanya sinergitas dengan Pemerintah bisa menjadi kekuatan dalam pembangunan,”pungkasnya.
[10.47, 23/4/2020] Furqon Depoknews.Id 471001016641538: Terkait Larangan Mudik, Wali Kota Depok: Tunggu Keputusan Resmi Pemerintah Pusat
DepokNews–Larangan mudik bagi masyarakat Indonesia ditengah Pandemik Covid-19 sudah resmi ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
Menindak lanjuti hal tersebut Pemerintah Kota Depok belum mengeluarkan keputusan terkait larangan mudik.
“Pemerintah pusat kan telah menetapkan larangan mudik bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), guna memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19. Tapi kami tidak bisa langsung menerapkan, harus menungu arahan resmi, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris, Kamis (23/04/2020).
Menunggu keputusan resmi tersebut, Idris mengaku terus melakukan komunikasi dengan instansi terkait. Terutama dengan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
“Berdasarkan komunikasi yang kami lakukan, ketetapan dilarang mudik ini masih bersifat general dan sedang dirumuskan kebijakan teknisnya. Jika nanti sudah ada SK-nya tentu kami siap menjalankannya,” pungkasnya.
