DrpokNews– Agar visi pembangunan tercapai maka pemerintah harus memegang teguh prinsip pengelolaan yang baik atau good governance. Termasuk didalamnya pengolaan anggaran. Jangan sampai Silpa terjadi berulang. Demikian pendapat anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Rabu (13 Juli 2022).
“Ketika ada Silpa maka ada hambatan penyerapan. Artinya, pada sektor atau urusan tertentu diindikasikan ada hambatan pemenuhan pelayanan publik. Bisa berupa pemenuhan barang publik, jasa publik atau administrasi publik,” imbuh anggota Komisi A DPRD Depok ini.
Menurut Farida, kuncinya memang keandalan manajemen, baik pada tataran top maupun middle manajemen. Jadi, butuh kerja keras dalam hal planning, organizing, actuating dan controlling di setiap perangkat daerah. “Jika disinyalir salah satu faktornya adalah keterlambatan lelang, sebaiknya dibedah kembali apa akar permasalahan keterlambatannya,” tegasnya.
Farida menyatakan hakikat penggunaan APBD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ini selayaknya menjadi kerangka berpikir dan kerja seluruh aparatur sipil negara. Sehingga mereka lebih sigap, cekatan, dan profesional dalam mengimplementasikan rencana atau program kerjanya.
“Sayang jika anggaran tidak terserap. Padahal banyak kebutuhan-kebutuhan urusan wajib yang masih terus disempurnakan. Misalnya, kebutuhan sarpras pendidikan dasar, seperti penambahan gedung SMP Negeri atau rehab beberapa SD Negeri. Sedangkan di sektor kesehatan bisa untuk penambahan BPJS tertanggung bagi warga tidak mampu,” pungkas Farida.
