DepokNews- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A terbar puluhan spanduk di Kota depok dan Kota Bekasi, hal ini dilakukan guna mendukung aksi protes masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM, pada Jumat (9/9).
Saat ditemui di kediamanya di wilayah kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, Nur Azizah menuturkan, Alokasi tambahan subsidi energi tahun 2022, tidak sepenuhnya merupakan alokasi murni dan tambahan tahun 2022, tetapi terdapat alokasi kurang bayar tahun 2021. Sehingga menyebabkan terjadi akumulasi angka kompensasi energi yang besar.
“Jadi Pemerintah sepenuhnya membebankan alokasi biaya kompensasi tahun 2021 dan tambahan 2022 sekaligus pada tahun 2022. Faktor inilah yang meyebabkan tambahan biaya alokasi subsidi energi membengkak dalam APBN 2022”, jelasnya.
Melalui Jubirnya, Ahmad Syihan Ismail, Nur Azizah menjeaskan, persentase penerimaan Negara saat ini lebih tinggi dari belanja Negara. Tingginya harga komoditas khususnya BBM pada tahun 2022, seharusnya bisa menjadi bantalan tersendiri bagi Pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM saat ini. Windfall harga komoditas memberikan dampak meningkatnya pendapatan Pemerintah tahun 2022.
“Adapun Outlook pendapatan negara tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp2.266,2 triliun, atau lebih tinggi Rp420,1 triliun dari target APBN 2022. Sedangkan belanja Pemerintah pusat sebesar 2.301,6 atau lebih tinggi 357,1 triliun dari target APBN 2022. Tingginya windfaal yang diterima pada tahun 2022, seharusnya bisa menutup alokasi belanja Pemerintah pusat khususnya belanja subsidi energi”, tutur Ahmad.
Ia menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar disaat kondisi ekonomi global tidak menentu akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat. Pemerintah tidak pernah menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi, sehingga menyebabkan volume penggunaanya melonjak tajam.
“berdasarkan data dari BPH Migas mencatat penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite hingga Juli 2022 sudah tembus 15,9 juta kilo liter (KL) atau mencapai 69% dari kuota yang sudah ditetapkan pada tahun ini sebesar 23 juta KL. Sedangkan penyaluran BBM jenis Solar subsidi hingga Juni 2022, sudah mencapai 8,3 juta kilo liter (KL) dari kuota tahun ini sebesar 14,91 juta KL, sisa kuota Solar subsidi hingga Juni tinggal 6,6 juta KL. Kondisi ini menunjukkan bahwa, selama ini Pemerintah tidak memiliki instrumen pengendalian dan kontrol yang efektif dan terukur untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi”, imbuhnya.
Melalui spanduk yang terpasang di 141 titik di Kota Depok dan Kota Bekasi, Nur Azizah menyuarakan protes Sebagian besar masayarakat kecil yang terdampak kenaikan harga BBM. Ia menyebutkan, saat ini tekanan ekonomi semakin meningkat, pemerintah harus mencarkan solusi, bukan malah menambah kesengsaraan rakyat kecil.
Nur Azizah menegaskan, Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan semakin mendekatkan perekonomian nasional pada kondisi triple horror yang sangat mengkhawatirkan, akan terjadi efek berantai dalam perekonomian. Tekanan inflasi tinggi, naiknya harga BBM akan mempengaruhi harga bahan baku di tingkat produsen meningkat, sehingga harga jual ke konsumen akan ikut naik, diperkirakan angka inflasi akan mencapai 7,0-8,0 persen hingga akhir tahun 2022.
“Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi Solar dan Pertalite, dipastikan akan meningakatkan angka kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan Pemerintah mengeluarkan bansos senilai Rp 24,17 triliun, dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU) dan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum pemerintah daerah untuk sektor transportasi umum, ojek, dan nelayan, tidak terlalu banyak membantu”, tegasnya.
Ahmad Syihan turut menegaskan, Adapun alokasi besaran Bansos tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat akibat dampak Covid-19 dan besar kemungkinan pada akhir tahun 2022, angka kemiskinan dan pengangguran akan kembali meningkat.
“Adapun jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan pada Maret 2022 terdapat 26,16 juta jiwa atau 9,54% penduduk. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2022 terdapat 8,4 juta orang atau 5,83% dari total angkatan kerja. Kenaikan BBM diprediksi akan menyebabkan angka kemiskinan akan mendekati 10,00% dan tingkat pengangguran mencapai 6,00%”, pungkas Ahmad.
