DepokNews–Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Depok menolak keras dan meminta presiden Republik Indonesia membatalkan kebijakan tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM. Pernyataan itu resmi dikeluarkan lewat konferensi pers yang digelar DPD PKS Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Margonda, Kecamatan Beji.
Mewakili Ketua F-PKS di DPRD Kota Depok, Suparyono menilai, ditengah pandemi yang belum usai dan sektor usaha yang masih tertatih untuk bangkit, kebijakan menaikkan harga BBM merupakan tindakan yang fatal dan brutal.
“Rakyat sedang susah ekonomi, beli kebutuhan pokok saja terasa sulit, ini pemerintah malah menaikkan harga BBM bersubsidi. Itu fatal, karena berimbas kepada semua sektor,” kata Suparyono, Sabtu (10/9/2022)
Dia juga menjelaskan, kebijakan menaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah seperti tangga yang jatuh menimpa setelah masyarakat gagal menaikinya.
“Alih-alih bukannya masyarakat menjadi senang karena mendapat BLT, justru dampak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi lebih memberatkan masyarakat ke depannya,” tegasnya.
Dia juga beranggapan, subsidi BBM sebagai langkah yang tidak tepat sasaran karena masyarakat miskin hanya sedikit yang menggunakan BBM adalah keliru.
BBM merupakan bahan bakar yang dipakai oleh semua masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Transportasi barang atau manusia hampir semuanya menggunakan BBM.
Kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin.
PKS juga menilai, mayoritas masyarakat kita dalam kondisi rentan miskin, dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat yang rentan miskin tersebut menjadi miskin.
PKS dikatakannya juga meyakini, dengan dinaikkannya harga BBM bersubsidi, maka masyarakat akan berada didalam kondisi yang kritis, sengsara menjadi hal yang pasti dirasakan masyarakat Indonesia.
“Oleh karena itu, dengan tegas, Fraksi PKS DPRD Kota Depok Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi dan Meminta Pemerintah untuk Mencabut Kebijakan tersebut,” tegasnya.
Suparyono meyakini, ada langkah yang bijak tanpa harus menaikkan harga BBM, pemerintah harus menghemat belanja negara berdasarkan skala prioritas.
“Pemerintah harus mengerti kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi. Pemerintah harus membantu dengan kebijakan yang pro rakyat. Agar negeri ini menjadi negeri yang makmur dan diridhoi Allah SWT,” pungkasnya.
