DepokNews- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya, mengangkat isu penting mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah umum di Indonesia. Wisnu Wijaya menyatakan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia telah mengalami peningkatan positif. Pada saat ini, setidaknya terdapat 40.928 sekolah di seluruh Indonesia yang telah menerapkan sistem pendidikan inklusif.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wisnu Wijaya dalam Forum Tingkat Tinggi ASEAN atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership Beyond 2025, yang berlangsung di Hotel Four Points, Makassar.
Wisnu Wijaya merujuk pada data pokok pendidikan (Dapodik) per Desember 2022 yang menyatakan bahwa 40.928 sekolah di Indonesia, termasuk tingkat pendidikan dasar (SD), menengah pertama (SMP), menengah atas (SMA), serta menengah kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta, telah melaksanakan pendidikan inklusif. Dari jumlah sekolah tersebut, sebanyak 135.946 peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus telah mengikuti pembelajaran inklusif.
Wisnu Wijaya menyoroti peningkatan yang signifikan dalam jumlah peserta didik yang telah mendapatkan pendidikan inklusif sejak tahun 2010, yaitu dari 15 ribu orang menjadi 135 ribu orang pada tahun 2022. Hal ini tidak lepas dari peran penting sekolah dalam menyediakan guru pembimbing khusus yang dapat mendidik, melatih, dan mengevaluasi peserta didik dalam proses pendidikan inklusi. Meski begitu, Wisnu mengungkapkan bahwa kurang dari 13 persen sekolah yang memiliki pendidik yang terlatih dalam pendidikan inklusi.
Sebagai seorang wakil rakyat yang mewakili daerah pemilihan Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal, Wisnu Wijaya menekankan urgensi peran dan tugas guru pembimbing khusus dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga terlatih di sekolah inklusi.
“DPR siap menjembatani Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kemensos dalam pembahasan anggaran yang tepat guna mendorong lebih banyak tenaga profesional di sekolah inklusi. Kami tidak ingin sekolah inklusi hanya menjadi sebuah pelabelan formalitas semata,” ujar Anggota Fraksi PKS ini.
Wisnu Wijaya juga menyoroti pentingnya infrastruktur sekolah yang sesuai serta kesejahteraan para guru yang sebanding dengan tanggung jawab besar yang mereka emban. Ia menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan inklusi adalah untuk memastikan akses yang layak bagi semua anak sesuai dengan kebutuhan mereka, dan ini harus menjadi prioritas yang benar-benar tercapai.
