DepokNews–Rapat paripurna DPRD Kota Depok yang membahas persetujuan Raperda Perubahan APBD 2025 berlangsung dalam suasana panas, Rabu (20/8/2025). Sejumlah anggota dewan menyuarakan keberatan, terutama terkait penghapusan anggaran pembangunan Masjid Margonda dan program santunan kematian.
Interupsi pertama datang dari Fraksi PKS. Bambang Sutopo meminta rapat diperpanjang agar pemerintah daerah mengevaluasi kembali munculnya program baru yang justru menggantikan program prioritas yang telah disepakati sebelumnya.
“Kami hanya ingin menjaga agar aspirasi masyarakat tidak diabaikan,” ujar Bambang, yang juga menyoroti ketidaksiapan Dinas Perumahan dan Permukiman menjelaskan alokasi anggaran Masjid Margonda.
Pernyataan ini ditanggapi kritis oleh Mazhab HM dari Fraksi PPP, yang menilai keberatan tersebut tidak pernah disampaikan PKS dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Ia menyebut sikap tersebut terkesan politis karena baru dimunculkan di rapat paripurna.
Senada, Hamzah dari Fraksi Gerindra menegaskan bahwa Pemkot tidak menolak pembangunan rumah ibadah. Ia menyebut, anggaran Masjid Margonda dialihkan untuk membangun pusat pendidikan anak berkebutuhan khusus yang juga dilengkapi fasilitas musala.
Situasi baru mereda setelah Ade Firmansyah dari PKS yang juga anggota Banggar, membantah bahwa fraksinya pasif dalam rapat anggaran. Menurutnya, dinamika memang terjadi, namun keputusan akhir tetap di tangan eksekutif.
Meski perdebatan cukup tajam, Raperda Perubahan APBD 2025 akhirnya disahkan. Bambang menyatakan pihaknya akan terus mengawal agar program prioritas tidak tersingkir di tengah jalan.
