Depoknews- Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia (UI) yang beranggotakan 8 mahasiswa dan alumni lintas fakultas serta 2 dosen pendamping lapangan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di dua gampong kawasan transmigrasi Kecamatan Arongan Lambalek, yaitu Gampong Karang Hampa (9 September 2025) dan Gampong Gunung Pulo (16 September 2025). Kegiatan ini dibagi dalam dua sesi, yakni aparat desa dan kelompok ibu-ibu, masing-masing diikuti 8 hingga 10 peserta.
Peserta FGD dari unsur aparat meliputi keuchik, sekretaris desa, bendahara desa, kepala dusun (kadus), kepala seksi (kasi), ketua tuha peut, serta perwakilan koperasi Merah Putih dan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong). Dari unsur masyarakat, hadir pula kelompok perempuan yang terdiri atas ibu hamil, ibu dengan balita, kader posyandu, dan kader PKK. Kehadiran mereka memberikan gambaran nyata tentang kondisi infrastruktur, layanan dasar, potensi ekonomi desa hingga kesejahteraan warga transmigrasi yang masih jauh dari kata layak .
Dalam FGD, permasalahan akses jalan dan jaringan menjadi isu paling krusial. Karena hal ini penting dalam akses semua fasilitas publik dan pembelajaran lebih variasi. Karang Hampa yang berada di pedalaman hanya bisa diakses lewat Gampong Gunung Pulo melalui jalan sepanjang ±10 kilometer. Hingga kini jalur itu belum beraspal, hanya berupa tanah dan kerikil. Ketika musim hujan, jalan gampong Gunung Pulo akan mengalami banjir berhari-hari sehingga Karang Hampa terisolasi total. Situasi ini melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakat. Anak-anak tidak bisa bersekolah karena guru dari luar desa tak mampu masuk. Warga yang sakit sulit dirujuk ke fasilitas kesehatan, sementara hasil kebun gagal dipasarkan. “Harapan kami jalan segera dibangun karena ini akses utama masyarakat,” ujar Jamaluddin salah satu peserta FGD di Gampong Karang Hampa.
Walaupun jaringan listrik sudah masuk sejak 2014, pemadaman singkat hampir setiap hari masih terjadi. Listrik kerap padam 10–15 menit selama tiga kali dalam sehari, khususnya di Gampong Gunung Pulo. Selain itu, masalah jaringan komunikasi pun belum terpecahkan. Sinyal telepon seluler memang sudah ada, tetapi masih ada titik-titik yang tidak terjangkau, termasuk kantor desa. “Masih ada rumah warga yang harus menggunakan dua HP untuk menangkap sinyal. Caranya, HP ditaruh di tempat tinggi tanpa tiang,” kata Keuchik Karang Hampa, Pak Misri.
Di Karang Hampa, SD Negeri UPT 4 kekurangan tenaga pengajar. Guru yang ada sebagian besar honorer dari luar desa dan tidak menetap. Mereka kerap datang terlambat, bahkan baru hadir menjelang siang. Fasilitas sekolah pun minim, toilet rusak, dan ruang kelas dipakai gabungan dua kelas. Di Gunung Pulo, SD PIR Batee Puteh V memiliki 17 guru, tetapi sebagian besar tinggal di Meulaboh atau Woyla. Jam belajar resmi pukul 08.00 sering baru dimulai pukul 08.30. Aspirasinya yang diterima adanya rumah tinggal guru di lokasi terdekat sekolah.
Layanan kesehatan di kedua desa juga tidak memadai. Tidak ada bidan maupun nakes yang tinggal menetap. Ibu hamil harus mencari pertolongan ke desa lain, sementara persediaan obat terbatas dan sebagian besar sudah kedaluwarsa. Begitupun untuk akses pasar sangat cukup.
Warga transmigrasi di kedua desa bergantung pada sawit. Namun, distribusi hasil kebun sangat dipengaruhi kondisi jalan. Bila jalan rusak atau banjir, harga sawit di tingkat petani merosot drastis. Di samping itu, masalah pupuk subsidi menjadi sorotan. Tidak semua petani terdaftar dalam kelompok tani. Ironisnya, yang terdaftar justru banyak yang tidak memiliki lahan pribadi. Akibatnya, warga bisa membeli pupuk, tetapi tidak bisa dimanfaatkan karena tidak memiliki lahan. Hal ini membuat program menjadi tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat di wilayah transmigrasi tersebut.
Status kepemilikan lahan pun belum tuntas. Banyak keluarga belum memiliki sertifikat akibat mekanisme pembayaran kredit ke Dinas Transmigrasi atau Bank yang ditunjuk yang memberatkan. Sekdes Gunung Pulo, Bustami Salba menyatakan bahwa tanpa sertifikat, lahan tidak bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh modal usaha.
Melalui FGD ini, Tim Patriot UI menyerap aspirasi warga dan merumuskannya dalam dua agenda tindak lanjut. Pertama, menyusun rekomendasi evaluasi kawasan transmigrasi, dengan fokus pembangunan jalan, perbaikan listrik, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penyelesaian status kepemilikan lahan. Kedua, mendesain pengembangan komoditas unggulan lokal, seperti sawit, karet, serta peluang palawija yang sesuai dengan kondisi wilayah.
“Jalan, listrik, jaringan, pendidikan, kesehatan, pasar, dan permasalahan lahan adalah kunci agar masyarakat berkembang secara sumber daya manusia dan meningkatnya kualitas hidup transmigran. Tanpa itu, warga akan terus hidup dalam keterbatasan yang berkepanjangan,” tegas Ary Maulana sebagai salah satu anggota tim Patriot UI.
Dengan melibatkan langsung warga Karang Hampa dan Gunung Pulo, Tim Ekspedisi Patriot UI berharap hasil FGD menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah maupun pusat, sehingga perbaikan di kawasan transmigrasi Arongan Lambalek bisa berkelanjutan.
