DepokNews–Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sumaru di Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, merasakan manfaat dari keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kebayunan 1 melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lurah Sukamaju Baru, Kecamatan Cilodong, Andi Sunardi, memberikan apresiasi terhadap inovasi dan kualitas produk UMKM yang berkembang di wilayahnya. Menurutnya, kolaborasi antara SPPG dan UMKM menjadi langkah positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat.
“Melalui kolaborasi ini, diharapkan ekonomi kreatif masyarakat terus berkembang dan semakin berdaya saing. Mari bersama kita dukung produk lokal untuk Indonesia yang lebih maju,” ujarnya.
Ketua UMKM Sumaru, Nani Mugiasih, menjelaskan bahwa UMKM Sumaru telah berdiri sejak tahun 2019 dan berada di bawah binaan UMKM Kecamatan serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Depok.
“Alhamdulillah, sampai saat ini kami dibina langsung oleh UMKM Kecamatan dan Dinas Koperasi serta UMKM Kota Depok,” katanya.
Ia menuturkan, berbagai produk UMKM Sumaru yang diproduksi antara lain bolu gula merah, bolu kukus, tahu fantasi, bika ambon, karamel kukus, dan aneka makanan lainnya.
Keberadaan program MBG, lanjut Nani, memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha para anggota UMKM Sumaru.
“Awalnya kami mengenal MBG dari media sosial, kemudian berlanjut hingga akhirnya diperkenalkan oleh Kepala Pengawas SPPG kepada Kecamatan Tapos,” ujarnya.
Dari pertemuan tersebut terjalin kerja sama sehingga produk-produk UMKM Sumaru dapat masuk ke SPPG Kebayunan 1 dan menjadi bagian dari menu MBG sesuai prosedur yang telah ditentukan.
“Alhamdulillah, hingga kini UMKM Sumaru telah bekerja sama dengan SPPG Kebayunan 1,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Kota Depok, Rakha Pratama, mengatakan bahwa penggunaan produk lokal dari peternak maupun pelaku usaha setempat bertujuan mendukung keberlangsungan ekonomi daerah.
Menurutnya, bahan baku untuk produksi Makan Bergizi Gratis juga dibeli dari para pelaku UMKM lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
“Pelaksanaan program ini memang didorong untuk melibatkan UMKM lokal sehingga manfaat ekonominya bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Rakha menjelaskan, hal tersebut sejalan dengan Pasal 38 Ayat 1 Perpres Nomor 115 Tahun 2025 yang menekankan prioritas pemanfaatan produk lokal serta keterlibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah juga mewajibkan SPPG untuk menampung produk dari UMKM, petani, peternak, dan nelayan skala kecil sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
