Depoknews–Biasanya bantuan langsung dari pemerintah itu ada syarat yang ketat. KIP musti diserahkan untuk desil 1 s/d 4, begitu pula KIS PBI serta bansos. Tapi apa kabar MBG? Orang miskin, menengah, kaya, kaya raya luar biasa, semuanya diberikan.
Jadi tidak perlu heran kalau APBN 300 triliyunan jebol. Akibatnya bansos tak tersalurkan dengan merata, banyak penerima KIS PBI namanya hilang dari daftar, guru-guru P3K yang tugasnya mencerdaskan anak bangsa gajinya semakin tertekan.
Inilah definisi kebijakan salah sasaran. Diperparah lagi dengan korupsi oknum oleh ilmuwan dan purnawirawan.
Tapi memang siapa sih yang kuat imannya bila ada 300 triliyunan rupiah dana menggoda di depan mata? Terasa bodoh sekali bila diabaikan.
Untuk Pak Presiden, hati-hatilah kalau Anda merancang program agar rakyat tidak kian menjerit. Saat Dolar tembus 18 ribu rupiah, pengusaha pun meringis menjalankan konsekuensi harus menaikkan harga-harga dan menyaksikan pelanggan semakin menyusut. Belum lagi ancaman PHK semakin membesar menghantui buruh.
Warteg pun menyajikan pemandangan tak kalah miris. Sebelum ini para pelanggan terbiasa dengan menu tiga lauk dan sayur. Tapi kini mereka cuma menunjukkan jari ke piring yang di situ tertumpuk telur dadar balado.
Jalur UTBK untuk masuk PTN mengharuskan keluarga dengan desil di atas 5 merogoh kocek lebih dalam untuk membayar UKT, dari 3 hingga 12 juta per semester.
Pertanyaannya, apakah backbone atau orang-orang lingkar presiden tidak memikirkan ini? Apakah mereka abai atas tingkat kepercayaan rakyat yang kian melemah?
Sampai-sampai sebagian masyarakat jadi kangen jaman Jokowi atau SBY ketika perut tak terlalu keroncongan, yang pertumbuhan ekonomi masih terjaga walaupun korupsi juga di mana-mana. Setidaknya TKD ke daerah tetap lancar.
Bagaimana cara tim presiden menahan gempuran opini negatif yang semakin menggelinding bak bola salju? Waktu konsolidasi oposisi itu tidak lama. Sebntar lagi 2027, tahun di mana partai politik harus bersiap untuk kampanye. Lantas tahun 2028 mulai kampanye dan 2029 pilpres,pileg.
Bila ada tokoh lain yang kuat disukai masyarakat, naga-naganya tampuk kekuasaan akan berpindah kepada orang itu meski sekarang elektabilitasnya masih di bawah petahana. Alhasil, tak terwujudlah wacana 2 periode.
Yang tak kalah menyakitkan adalah pemerintah daerah yang dana transfer dari pusat banyak dipotong. Gejolak sudah terjadi. Diperparah lagi mereka melihat korupsi di lingkar pertama Presiden yang dalam pidato kerap kali lantang anti korupsi.
Terakhir, saya ingatkan bahwa MBG yang dikelola oleh BGN adalah Projek Strategis Negara (PSN) yang mestinya menjadi prioritas agar dana tersalurkan tepat sasaran. Berbenahlah, pak Presiden!,Dana tersebut sekarang di korup tidak tepat sasaran dan membebani fiskal anggaran
Cari terobosan Pak Presiden,pas tulisan ini direlease pertamax naik 30%,ya salam cari solusi Pak Presiden dengan Kabinet 100 menteri anda…!!!
Dewan Pembina LBH PAKAR
Rudi Sahputra, S.H, M.H
