DepokNews–DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Firmansyah, menyatakan tekadnya untuk terus mengawal kelanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok hingga tahun 2026.
“Saya sangat konsisten memperjuangkan UHC karena saya turun langsung ke masyarakat dan menyaksikan sendiri bagaimana manfaat program ini. Tim kami kerap membantu warga yang sakit namun belum terdaftar BPJS, agar mereka tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa memikirkan biaya,” ujar Ade pada Kamis (21/08/2025).
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar penerima manfaat UHC adalah masyarakat dari kalangan kurang mampu dan pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima serta pengemudi ojek konvensional dan daring.
Ade menyebut bahwa Fraksi PKS telah berupaya maksimal dalam pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran DPRD. Ia menekankan pentingnya program ini terus berjalan dan mengkritisi wacana penghentian UHC.
“Kalau ada masalah pada peserta BPJS mandiri yang ikut UHC, jangan programnya yang dikorbankan. Pemerintah seharusnya mencari solusi agar kepesertaan tetap aktif, bukan mengorbankan hak warga untuk memperoleh layanan kesehatan,” katanya.
Lebih lanjut, Ade menyoroti bahwa isu kesehatan menjadi salah satu prioritas utama dalam delapan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat.
“Sejak mulai diberlakukan pada 1 Desember 2023, hingga tahun ini UHC telah membantu sekitar 22 ribu warga Depok. Sungguh disayangkan jika program yang sudah berjalan baik ini dihentikan tahun depan, sementara daerah lain justru sedang berupaya menerapkannya,” ujarnya.
Ade pun berharap Wali Kota Depok, Supian Suri, bisa mengambil langkah bijak dalam menentukan nasib UHC.
“Meskipun UHC bukan bagian dari janji politik beliau, program ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta sejalan dengan visi Presiden,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa saat ini Pemkot Depok sedang meninjau ulang skema UHC. “Kami berharap kebijakan ini tetap dilanjutkan hingga 2026 dan seterusnya. Fraksi PKS akan terus mengawal agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tutup Ade.
