DepokNews- Akademisi Universitas Indonesia (UI) mengajak masyarakat untuk menghargai apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), jelang putusan sidang sengketa Pilpres.
Akademisi UI menilai, menghargai hasil putusan MK merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap undang-undang. Hal ini disampaikan sejumlah akademisi UI saat forum kebangsaan di Balai Sidang UI pada Senin, 24 Juni kemarin.
“Kita harus respect dengan prosedural artinya undang -undang Pemilu itu kan dibuat bersama-sama. Masalah sengketa itu juga urusan MK. Jadi mari kita respect satu sama lain. Dengan menghargai kan sama saja kita punya kepatuhan terhadap undang-undang. Keputusan MK kan berlaku dalam satu sistem yang diatur oleh undang-undang,” kata Rektor Universitas Indonesia, Muhammad Anis.
Sementara, guru besar psikologi politik UI, Hamdi Muluk menilai setelah sidang putusan MK, masyarakat dan elit politik harus kembali ke titik nol. Menurutnya, rekonsiliasi bukan merupakan kata yang tepat karena dalam bahasa akademik, rekonsiliasi bermula dari adanya konflik masa lalu. Sementara dalam sengketa Pilpres, hal tersebut dianggap hanya dinamika kontestasi politik.
“Menurut saya, ini hanya kontestasi. Mari kita kembali ke konsensus awal kita dalam berbangsa. Siapapun yang nantinya menang, tetap harus ada check and balances dari pihak oposisi. Itu semua lumrah, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Jangan ada lagi nantinya narasi ‘cebong’ dan ‘kampret’, mari kita menatap ke depan. Musuh kita sekarang itu persaingan global,” beber Hamdi.
Kata dia, setelah putusan MK terkait sidang sengketa Pilpres dikeluarkan, tidak masalah jika nantinya ada power sharing antara pemenang dengan pihak yang kalah karena posisi oposisi menjadi check and balances bagi pemerintahan.
“Power sharing itu gakpapa, oposisi ditawarkan jabatan ya gak masalah,” tandasnyw.(mia)
