DepokNews- Akibat bencana banjir dan longsor di awal tahun 2020 lalu, Pemerintah Kota Depok menyebut kerugian berjumlah sekitar Rp 9 miliar. Namun, perhitungan belum tuntas.
“50-an persen sudah sampai Rp 9 M (miliar). Nah ini belum semuanya, artinya yang (sudah) kita hitung. Ini sedang kita hitung,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris beberapa waktu lalu ini.
Idris mengatakan ada sejumlah hambatan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor di Depok. Salah satunya adalah pengadaan melalui lelang yang membutuhkan waktu lebih lama.
“Misalnya kayak bencana longsor seperti itu, kalau dananya lebih dari Rp 1 M (miliar) harus dilelang. Nah itu yang kita komunikasikan ke Kementerian Dalam Negeri, kalau bisa nggak usah lelang. Kalau lelang kan lama lagi,” terangnya.
Idris menyebut Pemkot Depok mengandalkan biaya tak terduga (BTT) dari APBD 2020. Pemkot Depok akan meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memasukkan Depok ke dalam daerah status tanggap darurat bencana.
“Kita sudah minta supaya dikeluarkan SK Gubernur (tentang penetapan daerah tanggap darurat bencana banjir dan longsor), supaya penggunaan dana BTT di (APBD) Provinsi (Jabar) bisa membantu Kota Depok.
Hingga kini menurut Idris masih ada ratusan pengungsi akibat banjir di Kota Depok. Posko-posko juga disiagakan di seluruh kecamatan.
“Setiap wilayah ada posko-posko ada dan setiap kelurahan sudah diperintahkan utk sif-sifan untuk menjaga terus,” tutup Idris.(mia)
