DepokNews- Badan Musyawarah Masyarakat Bima (BMMB) Kota Depok mendorong Komisi II DPR RI segera membahas rencana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa yang sempat tertunda di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua BMBM Kota Depok, Tasrif SH MH mengatakan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa merupakan kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dilaksanakan. Sebab selama ini masyarakat Pulau Sumbawa belum menikmati secara menyeluruh sumber daya alam yang ada di Pulau Sumbawa.
“Selama ini sumber daya alam yang ada di Pulau Sumbawa sangat berlimpah. Namun masyarakat Pulau Sumbawa belum menikmati sepenuhnya hal tersebut karena belum merata nya pembangunan, “ujar Tasrif saat dihubungi media ini. Sabtu (19/10/2019).
Selain itu pelayanan Publik selama ini sangat terkendala akibat letak geografis antara Sumbawa dan Lombok yang sangat jauh.
” Jadi kalau masyarakat Pulau Sumbawa mau urus apapun yang berkaitan dengan akses provinsi harus ke Mataram. Belum lagi ketika ada rujukan sakit dan lain sebagai harus ke Mataram “pungkasnya.
Berangkat dari hal tersebut Tasrif mendorong agar Komisi II segera melakukan pembahasan mengenai pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa dan Provinsi lainnya.
” Kami minta ini segera di bahas karena perjuangan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa sudah sangat lama dilakukan. Bahkan seluruh kriteria persyaratan pembentukan provinsi baru sudah dilengkapi dan dipenuhi, “katanya.
Tak hanya itu Tasrif juga meminta Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi Widodo-Ma’aruf Amin segera mencabut morotorium pemekaran.
” Kami minta dengan hormat kepada Pak Presiden segera mempertimbangkan untuk mencabut Morotorium tersebut. Karena sudah saatnya beberapa daerah dimekarkan, “tegasnya.
Pengacara senior ini juga meminta kepada seluruh masyarakat Bima kompak untuk meminta Presiden Jokowi untk mencabut Morotorium pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.
” Saya juga mengajak masyarakat Bima, Dompu dan Sumbawa sama-sama mengawal pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, “tuturnya.