DepokNews–Rapat finalisasi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar di ruang paripurna, Rabu (5/11), menghasilkan sejumlah keputusan strategis untuk program tahun anggaran 2026.
Anggota DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah, menjadi salah satu legislator yang aktif memperjuangkan usulan masyarakat agar masuk dalam prioritas pembangunan, terutama di bidang kesehatan, lingkungan, dan pendidikan.
“Syukur alhamdulillah, banyak aspirasi warga yang saya sampaikan akhirnya disetujui dalam pembahasan KUA-PPAS 2026. Beberapa hasil reses kini sudah terakomodasi dalam anggaran tahun depan,” ujar Ade usai rapat.
Salah satu keputusan penting adalah lanjutan program Universal Health Coverage (UHC) untuk tahun 2026 yang tetap menggunakan skema cut-off. Selain itu, disepakati pula pembangunan dua puskesmas baru di Kelurahan Pancoran Mas dan Leuwinanggung.
Meskipun sempat memunculkan perdebatan mengenai efisiensi anggaran, pembangunan dua fasilitas kesehatan tersebut akhirnya mendapat persetujuan. Program ini juga termasuk dalam RPJMD sebagai bagian dari janji kampanye Wali Kota Depok.
“Keberadaan puskesmas baru sangat dibutuhkan warga agar layanan kesehatan lebih merata. Alhamdulillah, TAPD dan DPRD memiliki pandangan yang sama soal ini,” ucap Ade.
Tidak hanya sektor kesehatan, isu pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Ade mengungkapkan bahwa armada pengangkut sampah di Kota Depok sudah banyak yang tidak layak pakai, sehingga ia mendorong penambahan kendaraan baru untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), meliputi dump truck, truk, dan mobil pick-up.
“Banyak kendaraan lama sering mogok, akibatnya sampah menumpuk di TPS. Penambahan armada ini solusi konkret untuk meningkatkan kebersihan kota,” tegasnya.
Selain itu, peningkatan sarana dan mesin di Unit Pengolahan Sampah (UPS) juga masuk dalam kesepakatan. Langkah ini diharapkan memperkuat pengolahan berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) dan mengurangi ketergantungan terhadap TPA Cipayung.
Di bidang pendidikan, Ade turut memperjuangkan pembangunan penurapan tebing di SDN Tapos V, yang kondisi lingkungannya dinilai berisiko longsor dan membahayakan siswa.
“Tebing di SDN Tapos V sudah rawan. Puji syukur, anggaran penurapan disetujui untuk tahun 2026,” kata Ade.
Ia menilai, hasil pembahasan kali ini menunjukkan arah kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan dasar warga, bukan sekadar proyek besar yang masih menunggu perencanaan teknis.
“Masalah seperti kesehatan, sampah, dan pendidikan tidak bisa ditunda. Ini kebutuhan langsung masyarakat, dan hari ini perjuangan itu mulai terwujud,” tandasnya.
Ade menegaskan, dengan disepakatinya berbagai program tersebut, DPRD dan Pemkot Depok telah menunjukkan sinergi nyata dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkeadilan.
“Semua yang kami perjuangkan sudah terakomodasi di anggaran 2026. Ini bukan janji, tapi bukti nyata kerja kami untuk masyarakat,” tutupnya.
