DepokNews- Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna mengatakan Depok merupakan wilayah yang dilalui beberapa aliran sungai dari hulu (Bogor) menuju hilir (Jakarta). Banjir atau genangan yang terjadi di Depok seharusnya bisa dihindari jika wilayah resapan air berfungsi.
“Kemungkinan besar, sebagian wilayah resapan sudah hilang digantikan permukiman atau perdagangan dan jasa. Kedua, kapasitas drainase sudah tidak mampu lagi menampung run off air yang semakin tinggi,” bebernya.
Ia menambahkan, pesatnya pembangunan di Kota Depok tidak dibarengi dengan sistem drainase yang optimal.
“Pertumbuhan kota tidak seiring dengan pengembangan sistem drainase yang tidak terencana bahkan dikembangkan secara sendiri oleh pemilik atau pengembang bangunan,” jelasnya.
Dirinya juga meminta Pemkot Depok khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membuat kajian tata ruang air Kota Depok supaya banjir tidak semakin parah dan meluas.
“Tetapkan wilayah yang tidak bisa dirubah atau digantikan oleh fungsi lain dengan kebijakan insentif dan disinsentif. Pastikan wilayah bencana dengan pembuatan program proioritas yang segera dilakukan untuk menuntaskan masalahnya,” paparnya.
Menurutnya Pemkot Depok harus tegas terhadap para investor atau warga yang ingin membangun.
“Moratorium kalau tidak ada alasan yang jelas, ya nggak boleh. Yang penting adalah pengendalian tata ruang aja lebih ketat dan ada kewajiban sebelum pembangunan harus pasti perencanaan drainasenya,” pungkasnya.(mia)
