DepokNews – Kegiatan reses anggota dewan PKS turun ke daerah pemilihannya dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat pada bulan Januari 2022 berhasil menjaring sejumlah aspirasi.

“Kami mengelompokkan aspirasi berdasarkan komisi yang ada di DPRD”, kata Ketua fraksi PKS Mohamad Hafid Nasir.

Hafid menambahkan sspirasi yang terkait pemerintahan antara lain mengenai bantuan subsidi biaya balik nama sertifikat tanah bagi warga miskin (bukan hanya bantuan biaya peningkatan status tanah girik ke sertifikat), penerapan di lapangan terkait biaya pemakaman yang masih memberatkan bagi warga miskin, penertiban pedagang yang menutupi jalan di area perumahan, pendidikan karakter pemuda dan organisasi karang taruna dan penyuluhan bahaya narkoba.

Sedangkan aspirasi yang terkait perekonomian dan keuangan antara lain mengenai usulan program pelatihan, permodalan dan fasilitasi UMKM, misalnya pelatihan kemasan, branding, pemasaran berbasis online dan gerai pamer produk UMKM serta fasilitasi booth UMKM di lahan kosong.
“Pelatihan keterampilan khususnya bagi para pemuda, karang taruna dan ibu-ibu, termasuk bantuan permodalan, pemasaran, dan lainnya. Juga bantuan permodalan dan pelatihan usaha tertentu seperti Budidaya Tanaman Hias, Budidaya Ikan Hias dan Budidaya Jangkrik”, tambah Hafid.

Sementara aspirasi yang terkait pembangunan antara lain mengenai usulan perbaikan jalan lingkungan, pembuatan dan perbaikan drainase atau saluran air, turab kali, normalisasi setu, penanganan sampah di kali dan TPS liar, bantuan perlengkapan bank sampah (seperti gerobak, terpal, komposter bag, dan lain-lain), perluasan RTH, pembangunan RTLH, pembangunan dan sarana posyandu dan posbindu, bantuan fisik PAUD, penambahan dan perbaikan PJU, penerangan Makam (TPU), pembuatan sumur resapan serta penanganan masalah banjir.

Sedangkan aspirasi yang masuk terkait kesejahteraan rakyat antara lain mengenai bantuan tunai (BLT) dan bantuan sosial lain (KDS), penanganan masalah kesejahteraan sosial anak jalanan dan pengemis, rumah singgah untuk perawatan ODGJ di jalanan, peningkatan kesejahteraan kader posyandu, PKK, Karang Taruna,majelis taklim, DKM Masjid, insentif guru TPA/bimroh, pembangunan RKB Madrasah, bantuan pembangunan Masjid, Majelis Taklim, PAUD, sarana mengaji, bantuan alat musik hadroh/marawis, bantuan soundsystem, bantuan alat olahraga, lapangan olahraga, bantuan komunitas senam / pokja sehat / majelis taklim, bantuan laptop untuk PKK dan Posyandu, bantuan sarana prasarana dan obat-obatan bagi
lansia di Posbindu, pengadaan ambulans RW/Masjid, bantuan mobil siaga Rw dan info lowongan kerja disnaker.

Reses ini dilakasanakan selama bulan Januari 2022 oleh 12 anggota dewan dari PKS di enam daerah pemilihan.

“Kami juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemkot Depok”, tegas Hafid.

Rekomendasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yakni agar kasus positif covid varian omicron yang masih tinggi di Depok perlu terus dipantau dan diantisipasi kebutuhan pencegahan dan penanganannya, meski fatality rate (angka kematian) terbilang rendah. Kebijakan Prokes hendaknya diterapkan secara maksimal dan langkah-langkah pemulihan kondisi pasca pandemi Covid-19, baik dari aspek kesehatan, kesejahteraan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi, hendaknya terus dikawal oleh Pemkot bekerjasama dengan berbagai elemen Swasta, Masyarakat serta Media.

Selain itu PKS juga agar program perbaikan jalan, normalisasi saluran air, turap kali dan setu, serta pemeliharaan jalan-jalan lingkungan yang rusak, tetap dilanjutkan. Penanganan potensi banjir dan genangan air mulai dari penanganan sampah di TPS liar dan sampah di aliran
sungai, termasuk pembuatan sumur resapan yang menampung air tanah untuk kebutuhan jangka panjang, sesuai dengan Perda Kota Hijau.

Rekomendasi selanjutnya adalah perbaikan sarana ibadah (masjid, musholla, majelis taklim dan lainnya) dan juga peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, Pembimbing Rohani (Bimroh) dan sebagainya, hendaknya dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan.

Selain itu permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan penting diperhatikan. Antara lain fasilitasi penumbuhan perekonomian dan peningkatan taraf kesejahteraan warga, lewat bantuan pelatihan usaha, permodalan, alat produksi, kemasaran, media pemasaran, dan sebagainya, dengan melibatkan Karang Taruna, PKK, Komunitas, Koperasi dan UMKM
.
Terkait Musrenbang, PKS meminta Bappeda mensosialisasikan data terkini seputar kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan warga, serta panduan penyusunan usulan program kegiatan dari masyarakat, agar usulan kegiatan dari masyarakat tidak dominan berupa pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan sejenisnya saja, melainkan lebih variatif dan sesuai arahan dan skala prioritas berbasis data terkini dari Bappeda.