DepokNews- Penerapan kebijakan ganjil genap, yang akan diberlakukan di Jalan Margonda Raya, tiap akhir pekan mulai 4 Desember, dirasa belum tepat dan perlu kajian matang.
Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Syarif Gasim Husin Al Attas.
Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Depok 6 (Sawangan, Bojongsari, Cipayung) ini, kebijakan ganjil genap belum memenuhi persyaratan dan kurang pengkajian. Sehingga, menyebabkan kemacetan di beberapa jalan tikus atau penghubung di Kota Depok.
“Itu macet parah. Jadi hanya mengurangi kemacetan dari Margonda. Tapi, malah menyebabkan kemacetan di wilayah lain,” kata Habib Gasim.
Menurut Habib Gasim, Pemkot Depok seharusnya melakukan kajian matang untuk kebijakan tersebut. Sebab, dengan kebijakan tersebut, Pemkot Depok menyelamatkan Jalan Margonda, tapi malah merugikan wilayah lain.
“Terbayang ketika kemacetan itu tidak hanya satu atau dua jam saja. Berjam-jam kita menunggu, karena dampak pada ganjil genap yang diterapkan di Kota Depok,” paparnya.
Habib Gasim menegaskan, jika ingin menerapkan kebijakan ganjil genap, maka sudah selayaknya mempersiapkan dan melihat infrastruktur jalan itu sendiri, seperti dilakukan pelebaran lebih dulu. Kemudian, rekayasa lalu lintasnya pun perlu dipikirkan.
“Jangan hanya di Margonda saja, tapi perlu dipikirkan dan dan dipertimbangkan untuk jalur-jalur lain, seperti di jalan tikus atau jalan tembusan. Mungkin eksekutif-eksekutif kita belum datang ke sana, belum mencoba, baru di Margonda, apalagi menggunakan pengawalan, tidak akan terkena macet berjam-jam,” tegasnya.
Namun, sambung Habib Gasim, sebagai rakyat yang tidak difasilitasi pengawalan, tentu akan kasihan terkena macet hingga berjam-jam di jam sibuk, seperti berangkat dan pulang kerja.
“Ini menyebabkan overtime di jalan, waktu untuk keluarganya menjadi berkurang dan menghambat urusan lainnya,” sambungnya.
Meski berasal dari partai yang mengusung pemerintahan saat ini, namun Habib Gasim kembali menegaskan bahwa tidak salah jika dirinya memberikan kritikan dan saran terhadap kebijakan ganjil genap tersebut.
“Jadi sekali lagi saya tegaskan, kebijakan ganjil genap belum tepat diterapkan di Kota Depok, karena memerlukan kajian yang mendalam dan betul-betul matang agar tidak merugikan masyarakat Depok,” tutupnya.(mia)
