DepokNews — Imam Budi Hartono (IBH) mendorong adanya kesetaraan Karang Taruna dengan KONI Depok. Hal tersebut disampaikan IBH dalam Rapat Kerja (Raker) Karang Taruna Kota Depok Tahun 2018 yang berlangsung di Anty Resort, Cisarua, Puncak, Bogor, Kamis (1/04/2018),
“Karang Taruna merupakan organisasi resmi pemerintah di bidang kepemudaan, sama halnya seperti Pramuka, KONI, mereka mendapat anggaran resmi pemerintah daerah (Pemda), kenapa Karang Taruna tidak dapat, padahal dijamin Undang-undang,” ujar pria yang akrab disapa Bang Imam tersebut, seperti dikutip asatuonline.com.
Selain terkait anggaran, Bang Imam juga menyoroti fasilitas yang tidak didapatkan Karang Taruna seperti kantor sekretariat.
“Bicara gedung kantor, PKK, KONI, KNPI, mereka difasilitasi sementara Karang Taruna tidak,” tuturnya.
Ia juga mengatakan, kalau kita mengaca pada Karang Taruna Jawa Barat, mereka saja rutin mendapatkan anggaran tiap tahunnya.
“Kalau Pemerintah Kota Depok takut menganggarkan, seharusnya tak beralasan,” ungkapnya.
Bang Imam menambahkan, Karang Taruna juga harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, baik dengan Walikota, Camat, maupun Lurah.
“Karang Taruna harus menunjukkan bahwa bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan mendukung serta mensukseskan program-program pemerintah daerah, karena Karang Taruna adalah mitra pemerintah Daerah,” tambahnya.
Anggaran 20% pendidikan yang ada, lanjut dia, bukan hanya untuk pendidikan saja, pemuda juga perlu dididik.
“Geser anggarannya untuk pemuda, geser ke Disporyata dan Dinsos,” katanya.
Diakhir, Bang Imam menyampaikan agar Karang Taruna mendukung anggota-anggotanya jadi pimpinan-pimpinan di daerah.
“Karang Taruna harus punya visi besar menjadikan anggota-anggotanya pejabat daerah baik legislatif maupun eksekutif,” pungkasnya.
Disisi lain, Ketua Karang Taruna Kota Depok, Amsori, mengatakan 2019 nanti adalah momentum Karang Taruna memperjuangkan Hak-haknya di Kota Depok.
“Optimalisasi pembinaan Karang Taruna dan organisasi pemuda harus dilakukan di 2019,” ujarnya.
Ia mengeluhkan belum nyambungnya antara pembina umum Karang Taruna di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Saya meminta Dinsos untuk membuat Rakor menghadirkan seluruh lurah dan Camat untuk memberi pejelasan ke Karang Taruna agar dapat pembinaan, selain itu saya juga meminta adanya anggaran pemberdayaan kepemudaan di tiap kecamatan,” tambahnya.
Acara pembukaan diakhiri oleh Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, yang sekaligus membuka kegiatan Raker tersebut.
Dalam sambutannya Pradi menjanjikan siap memberikan anggaran untuk Karang Taruna tahun 2019.
“Silahkan segera siapkan proposal anggarannya dan langsung saja ajukan, 2019 wajib Karang Taruna mendapatkan perhatian pemerintah,” kata Pradi.
Pradi menambahkan, Karang Taruna merupakan organisasi yang strategis untuk diberdayakan pemerintah untuk menjalankan program-program baik prestasi, kompetisi maupun inovasi.
“Karang Tarunan adalah organisasi yang sangat strategis, sangat vertikal, dari tingkat RT hingga Nasional, saya tunggu hasil Raker ini, saya minta Dinsos bantu agar programnya tetap selaras tidak keluar dari RPJMD 2016-2021, jelasnya.
