DepokNews- Pelantikan M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan
Gubernur Jawa Barat dua periode (2008-2013 dan 2013-2018), dianggap telah mencederai demokrasi. Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono.
Gubernur Jawa Barat dua periode (2008-2013 dan 2013-2018), dianggap telah mencederai demokrasi. Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono.
Imam menilai, ada beberapa alasan dari Menteri Dalam Negeri yang sulit dimengerti dengan menempatkan polisi sebagai Pj Gubernur Jabar. Imam mengungkapkan, di awal 2018 ketika mencuat berita akan ada Pj Gubernur dari kalangan kepolisian publik sudah menolak.
“Begitu dulu tersiar kabar tersebut, publik sudah banyak yang menentang, sekarang malah dilantik,” ujar IBH sapaannya, Kamis (21/6/2018).
Bahkan, sambung IBH, berita yang mengabarkan tentang Jabar daerah rawan konflik menjadi polemik, karena pihaknya merasa Jabar aman-aman saja walaupun sudah beberapa kali menggelar Pilkada.
“Aman-aman saja, kenapa dibuat isu yang kurang baik untuk Jabar oleh pejabat, membuat rakyat bertanya-tanya, ada apa sebenarnya,” jelasnya.
Seharusnya, Pj Gubernur sendiri dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri), ia menilai hal tersebut lucu karena Polri dibeti tugas diluar tupoksinya.
“Jadi menimbulkan banyak pertanyaan negatif ada apa dengan pemerintah pusat, merendahkan sdm-nya sendiri tidak bisa mengurus daerah, atau ada kepentingan politik menjelang Pilkada,” tandasnya.(mia)