DepokNews–Money Politic, dinasti politik, jual beli suara dan lain sebagainya itu ditengah-tengah masyarakat masih rentan dan sering terjadi disetiap momentum Pemilihan Kepala Daerah termasuk di Jawa Barat ini.
“Kami masih perlu kajian dan tinjauan secara mendalam agar pendidikan politik untuk masyarakat dalam menghadapi dan meraih subtansi demokratisasi dalam politik ini yakni gerbangnya adalah Pilkada Serentak”kata Danis T Saputra Wahidin sebagai Direktur Eksekutif Indodata saat ditemui wartawan pada kegiatan Seminar yang bertajuk Pilkada Damai di MUG Authentic Coffe Atjeh, Jl. Margonda Raya No. 488, Pondok Cina, Beji pada Minggu (4/3).
Dia mengatakan Pilkada serentak yang dilakukan sejak akhir tahun 2015 merupakan upaya politik nasional dalam upaya meminimalisir dan memperbaiki berbagai anomali politik lokal pada pilkada di Indonesia.
Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 dan 2017 masih menyisakan berbagai permasalahan pelanggaran, potensi kerawanan, menyebarnya isu sara, dan berbagai permasalahaan lainnnya, oleh karena itu diperlukan upaya yang kontruktif.
“Kami berharap Pilkada serantak ini akan mampu meningkatkan perluasan kesejahteraan masyarakat di lokal,”katanya.
Namun terbukti semangat tersebut laksana jauh panggang dari api ternyata dilapangan masih banyak didapatkan anomali politik demi terwujudnya demokratisasi.
Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah IKP Pilkada itu kurang Valid sebab banyak terbukti dilapangan daerah-daerah yang dikatakan rawan atau rentan terjadinya konflik sengketa pilkada itu berbeda dengan data yang terjadi belakangan ini.
“Olehnya itu kajian mengenai Pilkada serantak menurut saya selaku penelitian hal ini tentunya tidak selesai sampai disini karena data tersebut”katanya.
Mengenai Pilkada Serentak ini harus terus di lakukan sampai nilai jernih dari demokrasi yang awalnya Pilkada Serentak ini menjadi Corong Utamanya mampu menjadikan kita semua Melek Demokrasi yang pada akhirnya harapan kesejahterah”katanya.
Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2005 menjadi tonggak awal dari proses demokratisasi politik lokal di seluruh wilayah otonom Indonesia.
Upaya demokratisasi lokal sejalan dengan semangat reformasi dalam melakukan perbaikan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat masayarakat lokal .
Indeks demokrasi yang dirilis Freedom House pada tahun 2005 memperlihatkan kuatnya korelasi antara demokratisasi dengan kesejahteraan masayarakat, indeks ini memperlihatkan bahwa 70% negara yang berpendapatan tinggi adalah negara dengan sistem politik yang demokratis, dan hanya 10% negara nondemokratis yang memiliki pendapatan tinggi dan hampir semuanya merupakan negara produsen minyak. Pengaruh Demokratisasi terhadap kemajuan pembangunan masayarakat di dorong oleh pola partisipasi dan kompetisi publik dalam melakukan pembangunan.
Danis menambahkan Akselerasi Institute melaksanakan Seminar yang bertajuk Pilkada Damai untuk Mendeklarasikan ke Publik bahwa dari Seminar ini adalah untuk mengembangkan pemahaman mengenai pilkada serentak yang aman dan damai.
