DepokNews– Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari data Non DTKS 37.735 KPM batal didistribusikan hari ini.
Wali Kota Depok, Muhammad Idris mengatakan pembatalan tersebut disebabkan karena kantor pos masih menyelesaikan JPS tahap pertama sehingga belum bisa didistribusikan hari ini.
” Sebenarnya hari ini sudah didistribusikan.Tapi saat ini Kantor Pos masih menyelesaikan JPS Provinsi dari data DTKS Tahap Pertama yang berjumlah 10.423 KPM dan baru tersalurkan sebanyak 7.285 KPM,”ujarnya melalui relesnya. Rabu (20/5/2020).
Selanjutnya untuk JPS Pemerintah Kota minggu ini akan disalurkan kembali tahap kedua dan berikut perluasannya, dengan sasaran terhadap data yang sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial dan Tim.
“Untuk Bantuan Presiden saat ini sedang berproses ke tahap 2 dan 3, kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonseia atas koordinasi dan
kerjasamanya,”katanya.
Idris juga mengapresiasi kepada Camat, Lurah, RT, RW, LPM, Linmas dan komponen masyarakat lainnya yang sudah bahu membahu hingga dini hari melakukan pengaturan
Banpres ini hingga terdistribusi ke sasaran.
“Mungkin banyak orang tidak mengetahui apa yang bapak/Ibu kerjakan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Bijaksana menjadikan pengorbanan Bapak/Ibu sebagai amal kebaikan,”pungkasnya.
