DepokNews–Wali Kota Depok, Mohammad Idris meminta Pemerintah Pusat merancang kebijakan bersama untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek). Sebab, menurutnya, masyarakat di lima wilayah tersebut bersifat commuter.
“Warga Jabodetabek, khususnya Depok bersifat commuter. Hal itu menjadi salah satu faktor Kota Depok rawan terjadi penularan Covid-19,”tutur Mohammad Idris saat menyampaikan kondisi dan perkembangan Covid-19 Depok pada Launching Gerakan Dua Juta Masker di Depok bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, belum lama ini.
Selain sifat warganya yang commuter, ujar Mohammad Idris, faktor lainnya, yaitu tidak adanya akses pembatas antar wilayah. Untuk itu, diperlukan kebijakan bersama agar penyebaran Covid-19 dapat terkendali.
“Dengan adanya kebijakan ini, percepatan penanganan Covid-19 akan lebih efektif dilakukan,” katanya.
Di tempat yang sama, Mendagri, Tito Karnavian membenarkan pernyataan Wali Kota Depok, Mohammad Idris, bahwa Jabodetabek khususnya Kota Depok tidak memiliki pembatas wilayah yang jelas. Tidak hanya itu, kepadatan penduduk juga menjadi faktor lain, sehingga sulit mengawasi mobilitas warganya.
“Kota Depok berbeda dengan Papua atau Belitung yang memiliki pembatas alam yang jelas berupa bukit dan pantai. Jadi mudah saja menutup akses warga untuk keluar ataupun masuk wilayah tersebut,” jelasnya.
Karena itu, sambungnya, penanganan Covid-19 di Kota Depok tidak bisa dilaksanakan sendiri, perlu dibuat kebijakan kolaborasi dengan daerah di sekitarnya. Sementara itu, dirinya sudah menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Anis Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Banten, Wahidin untuk membuat kebijakan bersama atau serentak.
“Ketika satu wilayah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Bersar (PSBB), maka wilayah lain harus melakukan hal yang sama. Jangan sampai penyebaran Covid-19 seperti bola pingpong. Ketika Depok turun, Jakarta naik atau sebaliknya,” tutupnya.
