DepokNews — Kepala ATR/BPN Kota Depok Ery Juliani Pasoreh tidak ingin berkomentar ketika sejumlah awak media mengkonfirmasi terkait dugaan adanya beberapa oknum BPN yang bermain terkait PTSL.
“Kita tidak bisa berkomentar karena belum ada penyelidikan gitu ya, jadi ya tidak bisa komentar juga, maksudnya pengaduan secara resmi, siapa yang ngadu atau apa kan belum masuk dan belum ada juga tuntutan,”ujarnya usai menemani Wakil Meteri Agraria dan Tata Ruang / BPN RI saat berkunjung ke kantor Wali Kota Depok. Senin (1/11/2021).
Ia juga mengungkapkan bahwa terkait dengan hal tersebut pihaknya sudah melakukan pendalaman baik internal BPN dan keterangan pihak lain. Namun tidak ditemukan adanya pungutan.
“Kami sudah langsung melakukan investigasi semua tim pengukuran sudah kami panggil dan pengumpulan data yuridis dan itu dari keterangannya tidak ada pungutan,” jelasnya.
Ery Juliani juga membeberkan bahwa dalam kunjungan ini Wamen berpesan terkait PTSL dilakukan secara transparan.
“Pesan Wamen kepada kami,silakan lakukan PTSL secara transparan buktikan dengan kerja nyata,” katanya.
Selanjutnya kata Ery dalam kunjungan itu juga dibahas soal tata ruang wilayah Depok dan Bogor Puncak serta Cianjur. Dan hal lainnya terkait PTSL seperti apa progresnya dan hal-hal yang terkait dengan pengajuan.
“Intinya kita laksanakan dengan transparan, jadi kalau ada hal lain itu sudah di luar kita, bukan ranah kita lagi gitu ya. Yang terkait dugaan-dugaan karena kita hanya melaksanakan tugas pengukuran pengumpulan data lalu jika memenuhi syarat bisa di jadikan sertifikat,”pungkasnya.
