DepokNews – Ketua Komisi IV DPRD Jabar Imam Budi Hartono (IBH) menilai penyerapan anggaran provinsi Jawa Barat tahun 2019 sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan adanya
pemaksaan proyek yang sebenarnya tidak bisa dianggarkan. Selanjutnya adanya proyek strategi Provinsi Jawa Barat yang dipaksa oleh Gubernur untuk di jalankan.
“Ada proyek yang sudah kita ingatkan tak bisa dibanggakan tapi dianggarkan nah ini menjadi salah penyebab juga. Kemudian pemaksaan proyek strategi yang DED nya berasal dari Csr, mereka lelang nya lama menunggu Csr. Padahal DED itu satu tahun sebelumnya dan ini dipaksakan. Nah pada tahun pelaksana DED baru di buat, ini yang menyebabkan pelelangannya terlambat karena menunggu ded itu. Sistem yang dilakukan Ridwan Kamil seperti ini membuat kami tercengang,”katanya saat dikonfirmasi. Senen (4/10 /2019).
Dijelaskan IBH sistem yang diterapkan dengan menerapkan hal tersebut membuat penyerapan anggaran semakin rendah.
” Contoh saja Situ Rawa Kalong, DED diberikan Csr kepada aset dengan total anggaran sebesar 27 miliar ternyata karena ded telat dan perkejaan dari pusat juga telat akhirnya anggaran yang terserap hanya 4,2 miliar. Coba bayangkan berapa persen yang terserap sangat rendah kan, “ujarnya.
Selain itu jika sistem seperti ini terus dilakukan, IBH tidak yakin bahwa penyerapan anggaran bisa mencapai 92 persen diakhir tahun
” Saya nggak yakin diakhir ini bisa 92 persen. Mungki hanya 80 persen kelihatannya. Apalagi dengan silpa 4 stengah triliun sebelumnya. Makanya saya menyampaikan bahwa ini penyerapan anggaran yang sangat buruk ditahun ini,”tuturnya.
