DepokNews–Delegasi MPR RI dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Agenda kunjungan antara lain menemui Ketua Majelis Syura Dr. Abdullah Muhammad Ibrahim al-Sheikh, Raja Salman bin Abdul Azis al-Saud, Sekjend Liga Muslim se Dunia, Ketua Badan Pelayanan Masjid Haram Mekkah dan Medinah, selain jumpa dengan KBRI dan warga Indonesia di Riyadh.
Para Wakil Ketua MPR anggota delegasi; Muhammad Hidayat Nur Wahid, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Arsul Sani dan Fadel Muhammad. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel juga ikut mendampingi.
Saat bertemu dengan Ketua Majelis Syura Arab Saudi di Ibukota Riyadh (Ahad, 22/12), Ketua MPR RI menyatakan kegiatan saling kunjung kedua negara, termasuk kunjungan antar parlemen adalah bentuk diplomasi yang bernilai positif dan menjadi stimulus untuk memperkuat diplomasi antar Pimpinan di kedua negara bersahabat Indonesia dan Saudi Arabia, agar dapat merealisasikan kerjasama di berbagai bidang yang disepakati.
Sejumlah MoU telah ditandatangani antara pihak Saudi dan Indonesia, saat kunjungan Raja Salman ke Indonesia tahun 2017. Ketua MPR mendukung agar berbagai MoU itu benar-benar dapat diwujudkan. Selain itu, “Kami mengusulkan kepada Ketua Majlis Syura Saudi agar dilakukan pembentukan Asosiasi Majelis Syura Sedunia terutama di kalangan anggota OKI. Dan berharap agar MPR RI serta Majelis Syura Kerajaan Arab Saudi bisa menjadi pelopornya,” ujar Bambang Soesatyo.
Ketua MPR juga menyampaikan apresiasi akan komitmen Saudi Arabia untuk terus menguatkan pemahaman Islam yang moderat dan menolak segala bentuk ekstrimisme dan terorisme. Parlemen adalah salah satu tempat yang paling tepat mempraktekkan Islam moderat dan jauh dari ekstrimisme dan terorisme.
Ketua MPR juga sampaikan aspirasi warga calon Jemaah Haji Indonesia, yang mengalami antrean unt bisa berhaji di sebagian daerah malah sampai lebih dari 40 tahun. Ketua MPR sampaikan apresiasi kepada Kerajaan Saudi yang telah menambahkan kuota jemaah Haji dari Indonesia pada 2018. Tetapi mengingat antrean yang berkepanjangan itu, sementara pembangunan/perluasan tempat thawaf dan sa’i sudah selesai, maka Ketua MPR berharap agar Ketua Majlis Syura Saudi bisa membantu dengan menyampaikn agar kuota Jemaah Haji dari Indonesia ditambah lagi, yakni 1% dari total penduduk Indonesia yang kini berjumlah 263 juta jiwa itu.
Ketua Majelis Syura Arab Saudi sepakat dan menyambut baik diplomasi parlemen karena memang memperkuat hubungan kerjasama antar negara dan pemahaman Islam moderat. Ketua Majlis Syura Saudi juga menyambut baik usulan pembentukan Asosiasi Majlis Syura, dan meminta agar usulan disampaikan secara resmi/tertulis untuk dibahas dan ditindak-lanjuti secara resmi di Majelis Syura Saudi.
“Kami sangat senang menerima undangan dan kunjungan dari MPR RI. Dulu saat mendahului kunjungan Yang Mulia Khadimul Haramain Raja Salman, kami juga disambut Ketua DPR dan Presiden RI Joko Widodo. Kami akan segera menjadwalkan kembali kunjungan ke Indonesia, apabila sudah mendapat undangan resmi, mungkin sebelum musim panas, antara lain membahas usulan pembentukan Asosiasi Majlis Syura, dan menindak lanjuti berbagai pembicaraan di Riyadh” sambut Abdullah al-Sheikh.
Ketua Majlis Syura Saudi juga menjanjikan segera menyampaikan usulan penambahan kuota haji secara langsung kepada Menteri urusan Haji Saudi bahkan juga ke Raja Salman.
Wakil Ketua MPR, yang mendampingi Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menjelaskan memang sudah ada kerjasama antar parlemen Indonesia dan Arab Saudi, bahkan parlemen kedua negara juga anggota dari Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Inter-Parliamentary Union. “Ada kekhasan lembaga Majlis Syura baik dalam terminologi dan sejarah politik Islam, maupun dalam posisi strategisnya, sebagaimana Majelis Syura Saudi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Tentu saja tetap menghormati perbedaan masing-masing lembaga Majelis Syura, yang menandakan adanya dinamika kelembagaan,” jelas Hidayat.
MPR RI adalah gabung dari dua kamar Parlemen RI, yakni DPR dan DPD Rzi, sedangkan parlemen Arab Saudi yang hanya mengenal satu kamar yaitu Majelis Syura. Anggota MPR RI (711 orang) dipilih langsung oleh rakyat Indonesia setiap lima tahun sekali, melalui pemilihan Anggota DPR dan DPD. “Anggota Majelis Syura Saudi sekitar 150 orang merupakan tokoh/pakar senior, rata-rsta berijazah S3, 30 di antaranya kaum perempuan, dan semuanya diangkat oleh Raja,” ungkap Hidayat. Berdasarkan UUD NRI 1945, kewenangan MPR meliputi penetapan dan perubahan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai UUD. Selain itu bertugas mensosialisasikan 4 pilar MPR RI. Sedangkan MS Arab Saudi memiliki kewenangan berdasarkan dekrit Raja, yaitu memberi nasehat kepada Raja dan Menteri, menilai dan menafsir UU pemerintah, memperbaiki UU dan kontrak internasional.
Hidayat juga melihat kerjasama sangat strategis antara Indonesia dan Arab Saudi dalam menyampaikan pemahaman Islam yang modern dan moderat. “Hal itu akan memulihkan citra negara-negara Muslim di kancah internasional yang saat ini masih diberi stigma terancam radikalisme dan terorisme. Mayoritas mutlak masyarakat Indonesia beragama Islam dengan mazhab Sunni sebagaimana warga Arab Saudi. Pemahaman kaum Muslimin Indonesia dikenal moderat (Islam Washathiyah) dalam bingkai Pancasila,” Hidayat yang dikenal sebagai alumni Universitas Islam Madinah. Kerjasama lebih baik antara Majlis Syura Saudi dengan MPR RI, bisa menjadi penguat bagi pengarusutamaan Islam yang moderat/wasathiyah itu. []