DepokNews- Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Depok, Ikravany Hilman menyampaikan pendapatnya soal kontroversi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dibatasi di bawah 40 tahun masih terus membara di Indonesia. Hal ini bahkan memicu perdebatan sengit dalam masyarakat yang mencerminkan ketidaksepakatan terkait arah kebijakan politik.
Ikravany Hilman menilai bahwa MK melakukan tindakan diskriminatif terhadap kaum muda. Hal ini disebabkan oleh adanya pengecualian dalam putusan tersebut, yang memungkinkan hanya mereka yang telah menjabat sebagai pemimpin daerah untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres.
Menurut Ikravany, pengecualian tersebut bukan langkah yang mendukung keterlibatan aktif kaum muda dalam politik, melainkan merupakan tindakan diskriminatif yang merendahkan kaum muda.
“Kenapa harus ada kecualinya dalam putusan tersebut, apa karena kaum muda dianggap tidak mampu?” tegas Ikravany Hilman.
Ia juga menilai bahwa pihak yang mengadvokasi putusan MK sebagai kesempatan politik bagi kaum muda sebenarnya sedang menutupi fakta bahwa MK sebenarnya tidak mengubah batasan usia capres dan cawapres di bawah 40 tahun. “Mereka menyembunyikan fakta bahwa MK sebenarnya menolak menurunkan batasan usia capres dan cawapres di bawah 40 tahun,” ujar Ikravany Hilman.
Menurut Ikravany Hilman, keputusan MK ini harus dilihat sebagai sebuah perdebatan konstitusional yang seharusnya mencerminkan kedewasaan hak pilih dan hak dipilih. “Sebenarnya keputusan MK itu tetap mempertahankan usia 40 tahun, kecuali jika ada catatan khusus untuk kaum muda di bawah usia tersebut yang ingin maju, asalkan telah terpilih sebelumnya melalui pemilihan umum sebagai kepala daerah,” tandasnya.
Kontroversi mengenai usia capres dan cawapres di bawah 40 tahun terus memicu diskusi dan perdebatan dalam masyarakat Indonesia, sementara pandangan Ikravany Hilman memperkaya wacana seputar kebijakan politik dan keterlibatan kaum muda di dalamnya.
