DepokNews – Pasangan Idris-Imam yang dilantik untuk periode 2021-2026 harus terkena imbas dari undang-undang baru pemerintah Indonesia terkait pilkada serentak tahun 2024 mendatang, masa jabatan pasangan Idris-Imam dipotong menjadi 2024. Hal ini tentu berpengaruh kepada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
“Yang menjadi unik pada pemerintah sekarang, kami dilantik untuk periode 2021-2026 namun akibat ada undang-undang baru, maka masa jabatan kami dipotong sampai 2024,” ujar Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.
Mengenai hal tersebut, DPRD dan Pemda Kota Depok melakukan rapat paripurna mengenai RPJMD 2021-2026 pada hari Selasa (22/06/2021). Selain itu pihaknya juga melakukan konsultasi kepada Bapeda Provinsi Jawa Barat.
“Kami telah berkonsultasi dengan Bapeda Provinsi Jawa Barat terkait RPJMD, tetap rancangannya di lakukan 5 tahun namun untuk pelaksanaannya ketika masa jabatan kami habis akan menjadi amanah untuk pemimpin Kota Depok 2024-2029, ” katanya.
RPJMD sendiri merupakan visi misi Idris-Imam yang di ajukan secara resmi kepada KPUD yakni Maju Berbudaya Sejahtera. Ada beberapa misi yang diubah kalimatnya namun tetap tidak mengurangi tujuan dari visi misi tersebut.
“Perubahan kalimat ini sama sekali tidak mengurangi misi yang ada, justru diharapkan memiliki makna yang lebih baik lagi,” kata Imam Budi Hartono.
Imam Budi Hartono juga menyampaikan bahwasannya janji-janji kampanye pasangan Idris-Imam sudah ada di dalam RPJMD Kota Depok sehingga sudah menjadi amanah dan harus di laksanakan setiap tahunnya.
“Kami akan membuat kebijakan anggaran untuk pelaksanaan janji-jani kampanye tersebut sehingga janji tersebut dapat terlaksana dengan baik,” tambahnya.
Meski masa jabatannya di potong, namun Imam tetap optimis terhadap pelaksaan perda. Ia berharap semua pihak dapat turut serta mendukung perda yang ada.
“Karena kami tidak mungkin bekerja sendiri, maka dari itu kami mohon dukungan kepada semua pihak,” tutupnya.
