Menu

Dark Mode
Ide Keren dan Kreatif, Bantuan Makan Sahur di Depok 20 Alasan Warga Nyaman Tinggal di Kota Depok Santika Hotel Depok Kenalkan Menu Malaysia Kota Depok Masuk Zona Rawan Narkoba Duh! Ada 3700 Perceraian Di Depok Selama 2016, Media Sosial Menjadi Penyebab Utama

Ragam

Minimnya kuantitas pegawai, harus disiasati dengan kualitas yang baik

badge-check


					Minimnya kuantitas pegawai, harus disiasati dengan kualitas yang baik Perbesar

DepokNews- Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Depok asih menjadi persoalan, sehingga masih banyak kekosongan di posisi jabatan struktural. Karena itu, DPRD Kota Depok mendorong agar kualitas ASN yang ada saat ini harus bisa ditingkatkan, guna memaksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya emngatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan, dorongan dan juga masukan kepada Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk bisa terus melakukan pelatihan dan segala macam bentuk program peningkatan kualitas para ASN.

“Jadi kurangnya kuantitas harus ditutupi dengan kualitas SDM, karena memoratorium pendaftaran CPNS masih berlaku. Selain dengan mengambil PNS dari wilayah lain,peningkatan kualitas ASN merupakan sebuah solusi,” jelasnya.

Dirinya juga mengatakan, penganalisaan beban kerja juga harus diperhatikan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan. Berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai, atau dapat pula dikemukakan bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu. Penempatannya pegawai pun harus  sesuai dengan kemampuan dan kapasitas, sehingga mereka memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya.

“Dengan cara membagi isi pekerjaan yang mesti diselesaikan, maka akan memperoleh jumlah pegawai yang dibutuhkan melalui jumlah jam kerja setiap pegawai tersebut,” paparnya.

Misal di suatu kelurahan yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak, maka juga harus dialokasikan pegawai yang lebih banyak, jangan disamaratakan dengan kelurahan yang memiliki penduduk yang lebih sedikit. Jika tidak seperti ini, maka nantinya justru malah ada kelurahan yang pegawainya malah leha-leha tidak bekerja karena memang beban kerjanya sedikit. Selain itu juga perlu dipikirkanlagi mengenai reward and psnishment bagi tiap karyawan atas hasil kerja mereka.

“Agar mereka bisa termotivasi untuk meberikan pelayanan maksimal ke masyarakat,” tutupnya.(mia)

Facebook Comments Box

Read More

STT NF Terapkan Game Web untuk Pembelajaran Numerasi

4 July 2026 - 06:16 WIB

Hj. Iin Nur Fatinah Gelar Pengawasan Pemerintah Bersama Pembina dan Guru Ngaji di Sukmajaya

29 June 2026 - 11:52 WIB

Hj. Iin Nur Fatinah Bersama Gema Keadilan Gelar “Panggung Keren”, Padukan Edukasi dan Pelestarian Budaya Betawi-Melayu

29 June 2026 - 11:42 WIB

Hj. Iin Nur Fatinah Gelar Agenda Pengawasan Pemerintah Bersama Pengurus Organisasi Kecamatan Pancoran Mas

29 June 2026 - 11:38 WIB

KEGIATAN ABDIMAS : PEMBERIAN PENYULUHAN PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI “PENGHASIL CUAN” PADA PENJUALAN ONLINE BAGI SISWA YAYASAN BINA INSAN MANDIRI DEPOK

29 June 2026 - 11:31 WIB

Trending on Pendidikan