DepokNews – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A sebut kenaikan harga BBM akan berimbas semakin mencekik rakyat kecil. Hal ini disampaikan Nur Azizah dalam Agenda Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) Anggota DPR RI di Wilayah Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Pada Jumat (16/9).

Nur Azizah menuturkan, solusi yang saat ini sedang ditawarkan pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang di ambil dari Kas Negara senilai 12,4 Trilyun, tidak dapat menjadi solusi.

“Besaran BLT BBM senilai Rp 600 ribu akan dibagikan kepada 20,65 juta masyarakat Indonesia yang terdaftar dalam DTKS ini di bagi dalam dua tahap dalam rentang 4 bulan. Namun yang menjadi permasalahan, Itu hanya bersifat sementara. Dana yang diberikan tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang akan timbul”, jelas Nur Azizah.

Nur Azizah menambahkan, Kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar di saat kondisi ekonomi global tidak menentu, akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat. Pemerintah tidak pernah menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi, sehingga menyebabkan volume penggunaannya melonjak tajam.

“Hal ini tentu mencekik masyarakat kecil. Seperti nelayan di beberapa wilayah yang sudah menangantungkan mata pencaharian yang pas-pasan, mengandalkan subsidi BBM. Dengan kenaikan ini mereka harus berhenti melaut, karena pengeluaran menjadi lebih besar dari pendapatan. Kenaikan harga BBM ini tidak membuat harga ikan juga naik”, ungkap Nur Azizah.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki pertimbangan yang matang, akan dampak yang ditimbulkan. Terdapat hampir 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh orang kaya, sedangkan subsidi LPG sebesar 76 persen justru dinikmati oleh masyarakat mampu, adapun masyarakat miskin dan rentan yang merasakan subsidi listrik hanya sekitar 26 persen. Hal ini menunjukkan penyaluran subsidi energi tidak tepat sasaran.

Saat ini pemerintah perlu melakukan koreksi Agar BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite hanya dijual kepada masyarakat kurang mampu, pelaku ekonomi kecil dan transportasi umum. Tidak untuk orang mampu, Industri dan pelaku ekonomi besar. Pemerintah harus segera melakukan Tindakan. Sehingga volume BBM bersubsidi seharusnya tidak bertambah banyak.

“Dengan berkurangnya Volume BBM Bersubsidi dan tepat sasaran, maka BBM bersubsidi tersebut tidak perlu dinaikkan harga jualnya. Hal ini penting, sehingga rakyat kecil dan pelaku usaha kecil tetap dapat membeli BBM dengan harga murah. Dengan demikian juga akan berdampak pada aktivitas ekonomi mereka dapat bangkit lebih kuat”, tegas Nur Azizah.

Selain itu, Nur Azizah menjelaskan, saat ini banyak beredar isu penyelundupan BBM bersubsidi. Beberapa waktu lalu di Jawa Tengah, Polri baru saja meringkus penimbun sekaligus pengoplos puluhan ton BBM bersubsidi. Hal ini menimbulkan potensi kerugian negara yang juga tidak sedikit, bahkan ditaksir hingga 11 Milyar.

“Penangkapan yang dilakukan Polri ini menjadi bukti adanya penyelundupan BBM. BBM yang disubsidi dari uang rakyat melalui pajak itu justru di nikmati oleh sektor industri”, pungkas Nur Azizah.

Previous articleProf. Ale Terpilih Jadi Ketum ADI periode 2022-2026
Next articleMajlis Taklim Nurul Falah RW 16 Kelurahan Mekarjaya Gelar Pengajian Rutin Bulanan