DepokNews- Peristiwa pengusiran pejabat Pemkot oleh Ketua DPRD Kota Depok, dalam rapat Paripurna beberapa waktu lalu, ditanggapi Anggota Komisi X DPR RI Nuroji.
Menurutnya, peristiwa pengusiran tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila terjalin koordinasi yang baik antara legislatif maupun eksekutif.
“Kalau soal mutasi itu kan pekerjaan eksekutif (pemerintah), memang mekanisme pengawasannya dari legislatif (DPRD),” kata Nuroji, saat diwawancarai usai menghadiri Dialog Sandiaga Uno dengan generasi milennial di Pondok Cina Beji, Senin (7 /1/2019).
Nuroji menuturkan, tindakan memaki maupun mengusir bukanlah cara yang baik dalam menghadapi suatu persoalan. Alangkah baiknya ada panggilan secara konstitusional terhadap kedinasan tersebut.
Bagi politisi Partai Gerindra ini, memaki bukan budaya bangsa Indonesia. Ada mekanismenya, misalkan kepala dinas atau, walikota bisa dipanggil dan ditanya mengenai masalah mutasi itu dan ditanyakan kenapa tidak melibatkan DPRD.
“Memaki itu, cara lain setelah mentok dan tidak ada komunikasi lain,” tuturnya.
Namun, Nuroji enggan berkomentar lebih jauh terkait penyebab insiden tersebut pasalnya Pembina DPC partai gerindra depok ini mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah sempat dilakukan pembicaraan terlebih dahulu atau tidak.
“Saya nggak tau juga apakah sempat dilakukan pembicaraan terlebih dahulu yang lebih baik, seperti bicara satu legislatif dan satu eksekutif. Beberapa kali, saya juga sempat menanyakan seperti itu (masalah mutasi) namun hanya sekedar menanyakan bukan sebagai fungsi pengawasan,” terangnya.
Nuroji melanjutkan, masalah rotasi maupun mutasi kepala dinas, di satu pemerintahan adalah hal yang sangat lazim terjadi. Namun, diakuinya perlu ada kesepakatan dari berbagai pihak.
“Cuma mungkin ada yang harus disepakati antara dewan dan eksekutif, kalau soal itu fungsi pengawasan di Korea juga sempat teriak teriak di Senayan juga sama tapi saya penganut politik santun tidak perlu teriak sehingga masyarakat jangan sampai bingung. Saya ga terlalu paham apa yang diributin tapi ini masalah kecil,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo yang mengusir Kepala BKPSDM Kota Depok Supian Suri saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke II Tahun Sidang 2018-2019 bukan sikap pimpinan dan lembaga DPRD Depok.(mia)
Area lampiran
