DepokNews — Selasa, 31 Oktober 2017 bertempat di Wisma Saono Mulyo, Panwaslu Kota Depok selenggarakan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder dalam rangka pengawasan pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Sebanyak 50 orang stakeholder menghadiri rangakaian acara yang dimulai sejak pukul 09.00 s.d pukul 13.00.
“Rakor dengan stakeholder kali ini kita mengundang operator E-KTP Kelurahan sebagai stakeholder utama sesuai tema rakor yaitu dalam rangka pengawasan pemuktahiran daftar pemilihan. Selain itu kita juga mengungan Didukscapil, KPU, Desk Pilkada Pemkot Depok dan para camat se Kota Depok” ujar M Syamsu Rahman Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Depok.
Agenda Rakor ini dibuka langsung oleh Harminus Koto selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, “Persolan DPT ini berungkali terjadi dari pilkada ke pilkada, masih saja ada yang tidak valid sampai hari H. Mari kita bersama-sama mengawasi agar persoalan pelik itu tidak timbul lebih banyak lagi.”
Setelah pembukaan ada empat narasumber yang memberikan pendangan sebelum masuk sesi FGD. Diantaranya Suwarna (Anggota KPU Depok) membahas Jadwal dan Tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2018, H Misbahul Munir (Kadis dukcapil) membahas kondisi objektif D4 terkini, dan pegiat pemilu dari JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk rakyat) Kaka Hanifa membahasa analisa tahapan pemuktahiran daftar pemilih dan terakhir Elyas Tanta Ginting selaku Komisioner Panwaslu Kota Depok sebagai panelis.
Di sesi tanya jawab dan diskusi peserta sangat aktif. “Kami berharap dengan diundangnya peserta selaku opertaor E-KTP Kelurahan bisa memenuhi target perekaman sampai dengan Desember 2017 dan kita smeua sama-sama mengawasi tahapan pemuktahiran data.” pungkas Syamsu Rahman.
