DepokNews- Bencana longsor dan banjir yang mendera Kota Depok di awal Januari kemarin, membuat beberapa pihak menyalurkan bantuannya kepada korban. Termasuk anggota DPRD Depok, yang tanggap dan membantu menanggulangi bencana dengan memberi bantuan.
“Kami dari Pemkot Depok sangat mengapresiasi teman-teman di dewan yang membantu para korban bencana,” kata Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, Selasa (8/1/2020).
Pradi menambahkan, Wali Kota Depok pun sudah mengeluarkan SK Darurat Bencana selama 14 hari. Pihaknya pun juga bisa menggunakan pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk intervensi pemulihan tragedi longsor dan banjir kemarin sebesar Rp20 miliar.
Selain itu, juga ada bantuan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp1 miliar yang dapat digunakan langsung. Kata Pradi, pihaknya melakukan rapat terbatas, koordinasi dan evaluasi, wilayah terdampak bencana mana saja yang bisa diintervensi langsung.
“Ada beberapa daerah yang nantinya akan dilaksanakan kegiatan pembangunan,” paparnya.
Ia melanjutkan, musim hujan baru berakhir awal Maret. Sehingga, pihaknya membuka ruang bagi siapapun untuk menyampaikan informasi melalui 113 atau 112, serta kecamatan dan kelurahan.
Pada kesempatan tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diganti dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
“Permendagri tersebut disebutkan, dana desa, selain digunakan untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan, kelembagaan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa (pemdes), anggaran bisa memasukan tambahan pos dana tak terduga. Pemdes bisa memasukan anggaran biaya tidak terduga yang bisa digunakan apabila terjadi hal yang darurat seperti bencana” tutup Pradi.(mia)
