DepokNews – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, penyesuaian harga  Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah saat ini, bertujuan untuk mengurangi subsidi yang menjadi beban APBN dan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. 

Kendati begitu, penyesuaian harga BBM berpotensi pada naiknya  harga kebutuhan pokok, peningkatan inflasi, pengangguran dan kemiskinan. 

Menurutnya, inflasi Kota Depok pada Agustus 2021 hingga Agustus 2022 sebesar 5,30 persen, dan diprediksi akan mengalami peningkatan menjadi 7 persen. 

“Semoga tidak terjadi. Kelompok yang terdampak lebih besar pada kelompok masyarakat miskin, UMKM, pekerja, dunia transportasi, dan lain-lain,” katanya, Senin (12/09/22).

Dikatakan Mohammad Idris, sebagai penanganan dampak penyesuaian BBM, pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan. Misalnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk kelompok sasaran warga miskin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. 

“Pemerintah juga telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022,” jelasnya.

Lanjut Mohammad Idris, untuk Kota Depok, pihaknya juga akan menjalan empat poin penanganan  dampak penyesuaian harga BBM. 

Pertama, dengan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) serta Intervensi bantuan sosial sebesar Rp.150.000 selama tiga bulan untuk 1.000 sasaran Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS), 500 sasaran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta 500 sasaran disabilitas dan lansia. 

Selain itu, juga sedang direncanakan untuk penyedia layanan transportasi, terutama sopir dan ojek, serta kelompok sasaran lainnya.“Kedua, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggulirkan operasi pasar murah di beberapa titik dimana banyak warga miskin,” tuturnya. 

Ketiga, sambung Mohammad Idris, ada pula beberapa kegiatan pemberdayaan, di antaranya pembinaan wirausaha baru (WUB), start up, dan perempuan pengusaha, pembinaan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga), beragam pelatihan ketenagakerjaan, urban farming untuk ketahanan pangan keluarga, dan lain-lain, yang bisa diakses oleh warga. 

“Keempat atau yang terakhir, menggerakan kembali program D’SABER atau Depok Sedekah Bersama,” tutupnya.

Sumber: depok.go.id

Previous articleGudang JNE Terbakar, PMI Depok Beri Bantuan Hygiene Kit dan Terpal untuk Korban Terdampak
Next articleBBM Naik, Anggota DPRD Depok FPKS Farida Rachmayanti Dengarkan Curhatan Ojol Perempuan