Sapto Waluyo (Pembina CIR, Center for Indonesian Reform)
Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan resafel pada tahun pertama Kabinet Indonesia Maju (KIM). Kebijakan itu dipandang terlambat untuk menyelamatkan dua kursi menteri yang terjerat perkara korupsi dan dicokok KPK, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (Edhy Prabowo) dan Menteri Sosial (Juliari Batubara). Padahal, masyarakat sudah mendesak pergantian kabinet sejak lama, antara lain Menteri Kesehatan yang dinilai tidak kapabel dalam penanganan Covid-19 dan Menteri Agama yang bikin gaduh dengan isu radikalisme.
Sebenarnya itu bukan kebijakan pertama Jokowi dan mungkin bukan yang terakhir. Berdasarkan pengalaman Kabinet Indonesia Kerja (KIK, 2014-2019), telah terjadi tiga kali resafel. Resafel jilid pertama (12 Agustus 2015) mengganti enam posisi menteri, antara lain: Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya memainkan peran di belakang layar (back stage) sebagai Kepala Staf Kepresidenan jadi Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, demikian pula Pramono Anung (Sekjen PDIP) menggantikan Andi Widjajanto selaku Sekretaris Kabinet.
Resafel jilid kedua (27 Juli 2016) merombak 11 posisi menteri, antara lain: Wiranto menjadi Menko Polhukam sementara LBP bergeser menjadi Menko Maritim dan Sumberdaya. Sempat terjadi insiden saat Presiden Jokowi mengangkat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM karena statusnya yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat, akhirnya diganti Ignasius Jonan. Pada masa ini pula terjadi pergantian menteri yang berdampak pada konstelasi politik kontemporer, yakni Menteri Pendidikan Anies Rasyid Baswedan dan Menteri ESDM Sudirman Said (isu pembelian saham PT Freeport).
Resafel jilid ketiga (17 Januari 2018) terpaksa dilakukan karena situasi darurat ketika Idrus Marham menjadi Mensos menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur; lalu tanggal 15 Agustus 2018 Komjen Pol. Syafrudin menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengganti Asman Abnur dari PAN yang tidak mendukung pencapresan Jokowi; dan tanggal 24 Agustus 2018 saat Agus Gumiwang Kartasasmita menggantikan Idrus Marham sebagai Mensos karena Idrus tersangkut kasus korupsi yang ditangani KPK (Kompas 24/8/2018).
Tampaknya resafel KIM kali ini mengikuti pola darurat dalam resafel jilid ketiga KIK, ditambah kepentingan politik jangka pendek. Sejumlah teori dapat menjelaskan fenomena bongkar-pasang kabinet. Penjelasan paling dominan adalah game theory dari Roger B. Myerson (1991) tentang pengambilan keputusan strategis yang menekankan situasi bersaing di antara individu atau kelompok berpengaruh. Posisi Presiden (dibantu Wakil Presiden) dicermati sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan segala kepentingan dan konsekuensi dari putusan yang diambil.
Penjelasan lain dari Erving Goffman (1959) tentang dramaturgi politik, tatkala aktor politik menata penampilan dan kesan yang ingin dicapai di hadapan publik. Tiap aktor akan memainkan peran berbeda dalam situasi berbeda dan berhadapan dengan orang/kelompok yang berbeda. Seorang aktor juga mngkin memilih tampilan yang tepat di panggung depan (front stage) dan berbeda dengan kenyataan di panggung belakang (back stage). Masuk dalam nominasi anggota kabinet merupakan credit point tersendiri, apalagi jika benar akhirnya dilantik sebagai menteri atau wakil menteri. Sebaliknya, terlempar dari jajaran kabinet bisa menjadi faktor diskredit, apalagi bila didahului rangkaian peristiwa/pernyataan negatif.
Enam wajah baru dalam kabinet menimbulkan impresi khusus. Yang paling popular tentu Sandiaga Shalahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggatikan Wishnutama. Sebelumnya, mantan calon wakil presiden dalam Pilpres 2019 itu bersikukuh tetap berada di luar pemerintahan. Namun, jejak Prabowo Subianto yang lebih dulu bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan, akhirnya diikuti Sandi. Pendukung pasangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 tentu paling terpukul dengan peristiwa ini. Tapi, politik tidak kenal baperan (emosional), kita awasi saja bagaimana Sandi mensiasati segenap peran yang sudah dilakoni selama ini dengan tampilan baru (new role on the new stage).
Sebagai pengusaha, selama ini Sandi mengikuti permainan tokoh lain yang dipersepsi memiliki pengaruh luas. Tetapi, setelah bergabung dalam kabinet dan bertemu dengan kawan-kawan seangkatannya (Erick Thohir dan Muhammad Lutfi) mungkin Sandi akan mengembangkan permainan sendiri. Demi kepentingan nasional, tentu hanya ada visi-misi Presiden yang harus diperjuangkan (sebagaimana pernyataan Jokowi pada awal pelantikan). Namun, dinamika elite politik tak ada yang bisa memastikan.
Tokoh lain yang tak kalah popular adalah Tri Rismaharini yang diangkat sebagai Mensos menggantikan Juliari Batubara. Terlihat jelas isyarat bahwa PDIP tidak ingin kehilangan panggung nasional untuk menyongsong pemilu 2024 dan posisi Mensos dipandang sangat bernilai. Sosok Walikota Surabaya yang impulsif itu diberi posisi penting yang lebih atraktif ketimbang posisi Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) yang sedang moncer menurut survei. Naiknya Risma bisa menjadi tantangan baru bagi Puan Maharani (Ketua DPR RI) yang belum terangkat elektabilitasnya.
Namun, kalangan aktivis LSM antikorupsi menyorot tajam karena Jokowi terihat tidak serius menangani kasus koropsi dana bansos. Buktinya, menteri pengganti berasal dari partai yang sama dengan pelaku korupsi. Apalagi, Risma nekad masih merangkap jabatan sebagai Walikota untuk meresmikan jembatan dan museum di Surabaya, meskipu hal itu melanggaran UU Kementerian Negara (Nomor 39 tahun 2008) dan UU Pemerintah Daerah (Nomor 23 tahun 2014). Publik menangkap kesan pertama (first impression) jabatan Mensos bisa disambi dan masalah korupsi dana bansos bukan emergency.
Pergantian posisi Menteri Agama dari jenderal TNI kepada komandan Banser mungkin tidak menghapus kontroversi, karena sosok Yaqut Cholil Qoumas selama ini dikenal vokal menyerang kelompok yang dituding intoleran. Sebagai Ketua Umum GP Ansor, Yaqut juga tampak membiarkan pendekatan mobilisasi massa daripada dialog dalam menghentikan kegiatan pengajian yang berbeda paham. Sebelumnya sempat beredar info Yahya Cholil Staquf (Katib Aam Syuriah NU) yang diunggulkan, tapi entah mengapa nama Yaqut sang adik yang malah terpilih. Resafel Menag menunjukkan pengaruh NU/PKB cukup kuat dengan dukungan Wapres Ma’ruf Amien. Sementara kubu purnawirawan TNI (LBP) mundur selangkah untuk menyusun strategi berikutnya, karena posisi Fachrul Razi selaku Ketua Tim Bravo 5 (kini menjadi Ormas) tak bisa diremehkan.
Pergantian Menkes paling banyak disorot media domestik dan mancanegara. Banyak pihak sudah mendesak akibat kesemerawutan dalam penanganan Covid-19. Namun, penggantinya Budi Gunadi Sadikin yang berlatar kompetensi non-medis memunculkan spekulasi: apakah upaya mengamankan program vaksinasi senilai Rp 60,5 triliun (CNN Indonesia, 7 Desember 2020), termasuk alat kesehatan yang dibutuhkan di masa pandemi. Untuk mendukung kinerja Menkes baru telah ditunjuk Wakil Menkes yang berasal dari kalangan medis, yaitu Dr. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD (Komisaris PT Pertamina Bina Medika). Bukan kebetulan bila saat ini Komisaris Utama Pertamina dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Wamenhukham baru, Edwar Omar Sharif Hiariej, juga tercatat pernah menjadi saksi ahli dalam kasus penistaan agama yang menjerat Ahok.
Kondisi berbeda untuk Sakti Wahyu Trenggono yang menjadi Menteri Kelautan, walaupun menjadi Wamenhan tapi tidak tercatat sebagai pengurus parpol (hanya pernah menjabat Bendahara PAN pada tahun 2009, lalu keluar). Namanya sempat mencuat sebagai Komisaris Utama PT Agro Industri Nasional yang mendapat izin ekspor benih lobster. Namun Trenggono menegaskan posisi itu ex-officio selaku Wamenhan, setelah dilantik sebagai Menteri Kelautan, dia otomatis tidak menjadi komisaris lagi (Kompas, 23 Desember 2020).
Agak misterius alas an pergantian Mendag Agus Suparmanto karena kinerjanya dinilai tak buruk, dibandingkan dengan Menteri Tenaga Kerja yang pernah dapat sorotan publik terkait program Kartu Prakerja. Tapi, Agus harus digeser karena jatah PKB akan dialihkan ke Menteri Agama. Pertimbangan jatah partai tetap menjadi patokan utama. Nama Muhammad Lutfi (mantan Mendag di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) juga merupakan isyarat khusus, bahwa mungkin saja Jokowi sudah menyiapkan kursi menteri untuk Partai Demokrat (bergabung dalam pemerintah). Tetapi, sikap PD yang keras terkait isu korupsi dana bansos, telah memupuskan harapan AHY untuk tampil di panggung nasional (SindoNews, 19 Desember 2020).
Banyak isu menerpa publik berkaitan dengan resafel. Lebih banyak lagi fakta yang belum terungkap. Resafel kabinet membongkar dinamika elite politisi di pusat kekuasaan: cermin stabil-tidaknya relasi antar pendukung koalisi pemerintah. Stabilitas pemerintahan menjadi taruhan, namun harapan publik agar dapat menyelesaikan persoalan nyata di lapangan masih terlalu jauh dari kenyataan.
Kepercayaan publik tidak mudah diraih karena faktor rasional dan afektif/relasional. Faktor rasional bersifat strategis-kalkulatif: kepercayaan yang muncul akibat kerja profesional dan keahlian teruji. Sementara faktor relasional, munculnya kepercayaan dari etika yang baik dan berbasis karakter/hubungan personal (Job 2005 dan Putnam 2009).
Satu peristiwa kecil tapi penuh makna terlihat dari sikap Prof. Dr. Abdul Mu’ti (Sekum PP Muhammadiyah) yang menolak diangkat sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Republika, 23/12/2020). Sikap itu menunjukkan masih ada tokoh yang menjaga integritas pribadi dan lembaga, karena saat ini Muhammadiyah dikenal sebagai eksponen masyarakat madani yang kritis terhadap jalannya pemerintahan. Publik percaya dengan konsistensi sikap Muhammadiyah. []